TULANG BAWANG – Gelombang demonstrasi di Kabupaten Tulangbawang kian membara. Sudah dua pekan berturut-turut, masyarakat turun ke jalan menuntut transparansi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap gagal mengelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis pertalite dan solar, Kamis (18/09/2025)
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sepekan sebelumnya, yang dipicu oleh aturan kontroversial dari Dinas Kominfo setempat.
Kini, sorotan publik beralih tajam kepada BUMD yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Turunkan direktur BUMD dan kembalikan normalisasi Pertamina yang dikelola BUMD. Sebab semakin lama dibiarkan, semakin ngelunjak,” serunya lantang.
Andika juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan tuntutan massa. Jika aspirasi tidak ditindaklanjuti, ia menegaskan, aksi akan semakin besar.
“Bila aksi kami tidak diindahkan, kami akan menggelar aksi yang lebih besar. Jangan sampai situasi ini memanas seperti demo di Kabupaten Pati,” tegasnya.
Sementara itu, Nurhedi, dengan bahasa Lampung, melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Enow Agou Metei Ngakuk duit Lemow puluh gibew,” ujarnya—yang berarti “ini mau kamu orang ambil uang lima puluh ribu”—dengan nada penuh kekecewaan.
Kekecewaan juga diarahkan langsung kepada Bupati Tulangbawang. Para demonstran menilai kepala daerah enggan turun menemui masyarakat.
“Bupati tidak pro rakyat. Bupati banci, tidak mau menemui masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi,” teriak massa dengan penuh amarah.
Gelombang perlawanan warga Tulangbawang ini menjadi penanda krisis kepercayaan terhadap tata kelola BUMD. Publik menuntut bukan hanya perbaikan distribusi BBM, melainkan juga kepemimpinan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. (Jeffry)
