TULANG BAWANG — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, kantor DPRD Tulang Bawang tengah dipercantik untuk menggelar Sidang Paripurna besok pagi guna mendengarkan pidato Presiden. Namun, kondisi gedung dewan justru menuai sorotan tajam.
Pasalnya, sebagian ruangan komisi DPRD Tulang Bawang mengalami kerusakan parah, dengan atap dan plafon yang ambruk. Hingga kini, belum ada langkah perbaikan konkret yang dilakukan pihak terkait.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tulang Bawang, Abdul Rohman, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menilai kerusakan yang dibiarkan bertahun-tahun itu mencerminkan lemahnya perhatian terhadap sarana kerja para wakil rakyat.
“Bagaimana wakil rakyat bisa bekerja maksimal jika kantor mereka justru dipenuhi sarang kelelawar? Mirisnya, kondisi serupa juga pernah terjadi di kantor lama DPRD yang kini menjadi Kantor Satpol PP. Saat kantor berpindah, kelelawarnya juga ikut pindah,” ujar Abdul Rohman.
Menurutnya, semangat kemerdekaan belum sepenuhnya terasa di gedung megah DPRD Tulang Bawang, meskipun kabupaten ini telah mengusung branding “Udang Manis”, yang merupakan akronim dari Unggul, Damai, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, dan Sejahtera.
“Bagaimana mungkin memperjuangkan aspirasi rakyat bisa maksimal, jika memperjuangkan kantor sendiri saja tidak terakomodir? Selain perbaikan fisik, juga perlu solusi agar sarang kelelawar tidak lagi menjadi penghuni tetap gedung wakil rakyat,” tambahnya.
Lebih jauh, Abdul Rohman menyebutkan bahwa bau menyengat dari kotoran kelelawar sangat terasa saat memasuki gedung. Ratusan kelelawar bersarang di bagian atap, menyebabkan plafon rusak dan ambruk, khususnya di ruang komisi. Akibatnya, ruang komisi terpaksa dipindah dan digabungkan dengan ruang fraksi di sisi kanan gedung.
Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD Tulang Bawang, Puncak Setiawan, menyampaikan terima kasih atas masukan dari media. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan rehabilitasi gedung kepada Dinas PUPR dan sudah masuk dalam anggaran APBD Tahun 2025.
“Namun sepertinya pelaksanaan rehab belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. Untuk lebih detail, bisa konfirmasi ke dinas terkait,” ujar Puncak Setiawan kepada wartawan, Kamis, (14/08/2025)
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Tulang Bawang, Ferdi, membenarkan informasi tersebut. Ia mengakui bahwa anggaran rehab belum dapat direalisasikan saat ini.
“Kak yow puun (Benar sekali)… lak dapok (belum bisa) dilanjutkan karena kondisi sekarang mengharuskan efisiensi anggaran,” kata Ferdi. (Red)
