TULANGBAWANG – Pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan yang menghubungkan wilayah Kampung Sidodadi hingga Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulangbawang, menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir dan saat ini sedang di rombak habis oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulangbawang, Kamis (08/10/2026)
Proyek dengan nilai kontrak yang tercantum pada papan informasi sebesar Rp2.578.620.303,00 dan nomor kontrak 05/KTR/PBJ.06/V.3-d/TB/IX/2026 tersebut dilaksanakan oleh CV. Rizka Rizki Konstruksi, dengan konsultan pengawas CV. Faurgi Berjaya Konsultan Jembatan.
Sorotan publik mencuat menyusul adanya dugaan ketidak sesuaian material yang digunakan di lapangan dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).
Persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai material semata.
Sebab, kualitas material merupakan salah satu unsur fundamental yang menentukan mutu, umur layanan, keselamatan, dan manfaat sebuah infrastruktur yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara.
Atas sorotan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Tulangbawang disebut telah memberikan respons cepat dengan melakukan penanganan terhadap kondisi ruas jalan tersebut.
Respons ini dinilai penting sebagai bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran publik.
Ketua LSM SIKK-HAM, Junaidi Arsyad, menilai persoalan dugaan ke tidak sesuaian material tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis biasa.
Menurut Junaidi, setiap pekerjaan konstruksi yang dibiayai uang negara harus dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi mutu pekerjaan dan kesesuaian dengan kontrak.
“Sebagai Ketua LSM SIKK-HAM, tentunya kami memberikan apresiasi atas kesigapan Dinas PUPR Kabupaten Tulangbawang dalam merespons dugaan ketidaksesuaian material pada proyek dengan nilai kontrak Rp2,57 miliar tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, langkah berikutnya yang paling penting adalah memastikan seluruh material dan pekerjaan benar-benar diuji berdasarkan spesifikasi teknis, dokumen kontrak, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, serta hasil pemeriksaan teknis yang objektif.
“Uang yang digunakan adalah uang negara. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis dan standar mutu yang ditetapkan,” tegasnya.
Proyek infrastruktur publik tidak hanya diukur dari apakah jalan telah dibangun atau terlihat baru. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah pekerjaan tersebut sesuai kontrak, memenuhi spesifikasi teknis, memiliki mutu yang dipersyaratkan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun administratif.
Jika nantinya hasil pemeriksaan teknis membuktikan adanya material yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak, maka persoalan tersebut harus diselesaikan sesuai mekanisme kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menunjukkan bahwa material yang digunakan sebenarnya memenuhi spesifikasi, maka hasil pemeriksaan tersebut juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi kesimpulan sepihak yang merugikan pihak pelaksana.
Dengan demikian, pengujian teknis dan dokumen kontrak harus menjadi dasar utama, bukan sekadar persepsi visual di lapangan.
Secara hukum, penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, tanggung jawab para pihak, pengawasan, serta sanksi administratif.
Ketentuan pelaksanaannya juga diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2020, yang antara lain mencakup kontrak kerja konstruksi, tanggung jawab penyedia jasa, pengawasan, pengaduan, penyelesaian sengketa, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.
Artinya, apabila berdasarkan pemeriksaan resmi ditemukan bahwa penyedia jasa atau pihak terkait memang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai persyaratan kontrak atau ketentuan jasa konstruksi, maka dapat terdapat konsekuensi administratif maupun konsekuensi kontraktual sesuai tingkat dan bentuk pelanggarannya.
Dalam konteks pengadaan pemerintah, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami perubahan, termasuk melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Sementara itu, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara, persoalannya dapat masuk ke ranah hukum pidana sesuai ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Namun, hal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga atau aparat yang berwenang, bukan semata-mata dugaan.
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah.
Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar dikonversikan menjadi infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Karena itu, pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut idealnya dilakukan secara transparan dan profesional, mulai dari pemeriksaan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, sumber dan jenis material, hasil uji laboratorium bila diperlukan, volume pekerjaan, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan pembayaran yang telah dilakukan.
Langkah cepat Dinas PUPR patut diapresiasi. Namun, respons cepat harus diikuti dengan pemeriksaan yang terukur, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan dan pertanggung jawaban harus dilakukan sesuai ketentuan.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terang agar tidak menyisakan ruang bagi spekulasi.
Infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat bukan sekadar hamparan material di atas tanah. Ia adalah simbol kepercayaan publik.
Karena itu, kualitas pekerjaan, integritas pelaksanaan, dan transparansi pertanggungjawaban harus berdiri di atas kepentingan apa pun,”Pungkasnya (TIM)
