TULANG BAWANG – Komite Wartawan Indonesia (KWI) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan Hak Asasi Manusia (SIKK-HAM) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala melalui audiensi bersama Kepala Kejari Menggala, Rolando Ritonga, S.H., M.H., Rabu (19/8/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua KWI Jeffry Pratama, S.Kom. dan Direktur SIKK-HAM Junaidi Arsyad, S.E. Pertemuan menjadi ruang komunikasi antara insan pers, lembaga masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk membangun keterbukaan informasi sekaligus mendorong penegakan hukum yang profesional dan akuntabel di Kabupaten Tulang Bawang.
Junaidi Arsyad menyampaikan apresiasi atas sambutan dan jamuan yang diberikan pihak Kejari Menggala.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara penegak hukum, wartawan, dan LSM penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang menjadi perhatian publik.
“Terima kasih atas jamuan yang telah disediakan Pak Kejari Rolando Ritonga. Dengan komunikasi yang baik, semoga dapat terjalin sinergi antara Kejaksaan Negeri Menggala, wartawan, dan LSM,” ujar Junaidi.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara sepanjang informasi tersebut memang telah dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum.
“Kiranya apa yang memang telah dilakukan untuk Kabupaten Tulang Bawang bisa segera kita umumkan kepada masyarakat terkait temuan-temuan atau pemeriksaan yang telah berjalan saat ini,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua KWI Jeffry Pratama mengapresiasi sikap responsif Kejari Menggala terhadap sejumlah laporan yang tengah berjalan.
Namun, ia berharap setiap proses penanganan perkara dapat ditindaklanjuti secara serius dan memberikan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.
“Kami sangat mengapresiasi Kejari Tulang Bawang Menggala yang responsif terhadap laporan-laporan yang memang telah berjalan. Kami juga berharap tindak lanjutnya dapat segera membuahkan hasil,” ungkap Jeffry.
Sementara itu, Kepala Kejari Menggala Rolando Ritonga menyambut baik kunjungan KWI dan SIKK-HAM. Ia menilai dukungan dari wartawan dan lembaga masyarakat sipil diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan kawan-kawan dari lembaga LSM maupun wartawan. Saya juga membutuhkan support dari kawan-kawan semua,” kata Rolando.
Menurutnya, komunikasi tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat Menggala maupun Kabupaten Tulang Bawang secara lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Rolando juga memberikan penjelasan terkait adanya indikasi persoalan pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan penyidikan.
“Terkait penetapan tersangka yang terindikasi di BUMD, saat ini masih kita periksa dalam penyidikan. Bila memang terbukti, maka segera secepatnya akan kita jemput,” tegasnya.
Namun, Rolando menekankan bahwa proses hukum harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dugaan maupun indikasi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup.
“Saya berharap kawan-kawan bisa bersabar. Kita tidak bisa bertindak semuanya bila terbukti dia tidak bersalah dan belum ada pembuktiannya.
Pertemuan tersebut menegaskan satu prinsip penting, pengawasan publik dan penegakan hukum harus berjalan beriringan, tetapi tidak boleh mengorbankan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang objektif.
KWI dan SIKK-HAM diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif, sementara Kejari Menggala dituntut menjaga profesionalitas, transparansi, serta konsistensi dalam menindaklanjuti setiap laporan yang memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai.
Sinergi semacam ini bukan sekadar seremoni audiensi. Jika dijalankan secara konsisten, keterbukaan informasi, keberanian mengawasi, dan ketegasan penegakan hukum dapat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Kabupaten Tulang Bawang. (Tim)
