PATI – Nama Bupati Pati, Sudewo, kembali menjadi sorotan publik setelah ribuan warga turun ke jalan melakukan aksi protes besar-besaran pada Rabu, (13/08/2025)
Aksi yang digelar di depan Kantor Bupati Pati itu merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan kontroversial serta sikap arogansi yang dinilai semakin mencolok sejak ia memulai periode keduanya sebagai kepala daerah.
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi warga Pati menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari transparansi anggaran, evaluasi proyek infrastruktur yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga kritik terhadap gaya kepemimpinan Sudewo yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Selama lima tahun pertama, memang ada beberapa pencapaian yang patut diapresiasi, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Namun, dalam dua tahun terakhir justru kebijakan-kebijakan yang lahir seolah tidak berpihak kepada kami,” ujar Rini, salah satu peserta aksi yang turut berorasi di lapangan.
Kebijakan terbaru yang memicu kemarahan publik di antaranya adalah rencana relokasi pasar tradisional yang dinilai tanpa kajian matang serta penggusuran lahan pertanian untuk proyek industri.
Hal ini dianggap bertentangan dengan janji kampanye Sudewo yang sebelumnya menekankan keberpihakan terhadap petani dan pelaku UMKM.
Meski demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan pentingnya menilai kepemimpinan secara objektif.
Dalam periode pertamanya, Sudewo berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pati dan meningkatkan investasi masuk ke daerah.
Namun, capaian itu kini seolah tenggelam di tengah gelombang kritik dan ketidakpuasan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pati belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi unjuk rasa hari ini. Namun, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa Bupati Sudewo tengah mengadakan rapat tertutup dengan jajaran Forkopimda untuk merespons situasi yang semakin memanas.
Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Pati menuntut perubahan nyata dalam kepemimpinan yang diharapkan lebih terbuka, adil, dan mendengarkan aspirasi warganya. (*)
