TULANGBAWANG – Ketegangan antara insan pers dan pemerintah Kabupaten Tulangbawang kembali memuncak. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tuba Bersatu (FWTB) mengekspresikan kekecewaan mendalam setelah aksi demonstrasi yang mereka gelar kemarin belum membuahkan kejelasan apa pun. Mandeknya kepastian terkait kebijakan anggaran media membuat para wartawan naik pitam. Jum’at (12/12/2025)
FWTB menilai aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat tidak kontradiktif dengan kebutuhan lapangan, bahkan dianggap tidak berpijak pada situasi nyata yang tengah dihadapi insan pers.
“Ini semua kembali kepada kebijakan pemerintah. Kalau mereka ingin keberlangsungan pers tetap hidup, mestinya ada kejelasan, bukan saling menggantung kepastian yang tak kunjung usai,” Ujar sejumlah wartawan
Feri dan Hendri, dua wartawan media online, secara terbuka menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka menilai ada kejanggalan dalam kebijakan anggaran media di Tulangbawang yang berbeda drastis dengan daerah lain.
“Kenapa hanya kabupaten kita yang seperti ini? Atau jangan-jangan ini hanya settingan di belakang,” ungkap mereka dengan nada kesal.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berlaku adil terhadap sesama, tanpa menekan atau mempersulit kerja pers.
Ia menambahkan, Janganlah kalian zolim sesama umat mu, Sebab nanti kalian akan kena imbas akibat ke Zoliman kalian terhadap kami,” Cetusnya dengan nada kecewa
Kekecewaan wartawan semakin dalam setelah mendengar penjelasan bahwa surat dari Kementerian Dalam Negeri telah diluncurkan selama tiga bulan.
Namun, implementasinya mandek. Padahal saat ini sudah memasuki akhir tahun sementara dana untuk publikasi yang ditunggu-tunggu belum terserap dan tak menunjukkan progres apa pun.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius dari para wartawan, ke mana arah Anggaran Belanja Media Kabupaten Tulangbawang selama ini?
Transparansi dan kepastian kini menjadi tuntutan utama FWTB, demi menegakkan profesionalitas dan menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi.
Aksi lanjutan tidak menutup kemungkinan akan kembali digelar jika pemerintah tetap bungkam tanpa memberikan penjelasan resmi. Wartawan berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog konstruktif agar polemik tidak semakin melebar.
Dengan ketegasan sikap yang ditunjukkan FWTB, persoalan ini menjadi pengingat bahwa pers bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah pun diharapkan mampu merespons tuntutan ini dengan bijak, transparan, dan berkeadilan,” Pungkasnya (Jeffry)
