JAKARTA — Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Selasa (15/9/2026)
Dalam aksi tersebut, FORMMASI mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kebijakan pinjaman daerah Provinsi Lampung yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun.
FORMMASI menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat hanya sebagai kebijakan pembiayaan pembangunan. Besarnya nilai pinjaman, proses politik di tingkat DPRD, serta proyek-proyek yang nantinya menggunakan pembiayaan tersebut harus dipastikan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan.
Sekretaris Jenderal FORMMASI, Dapid Novian Mastur, mengatakan pihaknya datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta agar proses pinjaman tersebut tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga ditelusuri dari hulu hingga hilir.
“Kami meminta Kejaksaan Agung memeriksa secara menyeluruh. Mulai dari alasan pinjaman Rp1 triliun, proses pengajuan dan persetujuan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, sampai ke mana dana tersebut akan digunakan dan siapa yang nantinya mengerjakan proyek-proyeknya. Jangan sampai utang daerah sudah menjadi beban masyarakat, tetapi proses dan manfaatnya justru tidak transparan,” tegas Dapid dalam aksi.
Soroti Latar Belakang Keluarga Gubernur
Dalam tuntutannya, FORMMASI turut meminta aparat penegak hukum mencermati latar belakang keluarga Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam konteks potensi konflik kepentingan.
Sejumlah pemberitaan menyebut ayah Gubernur Lampung, Faisol Djausal, merupakan pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi.
FORMMASI menegaskan bahwa fakta mengenai latar belakang keluarga tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya konflik kepentingan ataupun pelanggaran hukum. Namun, menurut Dapid, kondisi tersebut menjadi alasan yang cukup bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk memastikan seluruh proses pengadaan maupun proyek yang dibiayai melalui pinjaman daerah dilakukan secara independen, transparan, dan dapat diaudit.
“Kami tidak mengatakan bahwa hubungan keluarga tersebut otomatis berarti terjadi konflik kepentingan. Tidak. Itu harus dibuktikan. Tetapi justru karena ada potensi kepentingan yang perlu diuji, maka proses pengadaan dan proyeknya harus dibuka dan diperiksa secara independen. Jangan sampai publik hanya diminta percaya tanpa diberikan mekanisme pengawasan yang kuat,” ujar Dapid.
Menurutnya, prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah bukan hanya soal apakah suatu kebijakan telah memperoleh persetujuan formal, melainkan juga apakah seluruh prosesnya terbebas dari intervensi kepentingan pribadi, keluarga, politik, maupun bisnis.
FORMMASI Pertanyakan Sikap DPRD Provinsi Lampung
Selain pemerintah daerah, FORMMASI juga menyoroti peran DPRD Provinsi Lampung dalam pembahasan dan persetujuan pinjaman daerah tersebut.
Dapid menilai sikap DPRD yang dinilai relatif mulus dalam pembahasan pinjaman bernilai besar tersebut perlu menjadi bagian dari perhatian aparat penegak hukum.
“Kami mempertanyakan bagaimana proses politik di DPRD berlangsung. Pinjaman Rp1 triliun bukan kebijakan kecil. Ada konsekuensi fiskal jangka panjang bagi daerah. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah pembahasannya benar-benar melalui kajian yang kritis, objektif dan independen, atau justru berjalan terlalu mudah tanpa pengawasan yang memadai,” katanya.
Dapid juga mengakui bahwa di ruang publik telah muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya political cartel atau pertemuan kepentingan politik dan ekonomi dalam proses tersebut.
Namun, FORMMASI menegaskan bahwa spekulasi tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta.
“Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa bukti. Political cartel itu masih sebatas spekulasi yang muncul di ruang publik. Karena itu, justru kami meminta aparat penegak hukum membuktikan apakah memang ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya harus dibuktikan tidak ada. Kalau ternyata ditemukan indikasi persekongkolan atau konflik kepentingan, maka harus ditindaklanjuti berdasarkan hukum,” tegas Dapid.
Kejagung Diminta Telusuri dari Hulu hingga Hilir
Dalam aksi tersebut, FORMMASI mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan telaah dan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, antara lain:
1. Dasar kebutuhan dan urgensi pinjaman daerah sekitar Rp1 triliun;
2. Proses pengajuan, pembahasan dan persetujuan pinjaman;
3. Peran serta sikap DPRD Provinsi Lampung dalam proses tersebut;
4. Sumber dan skema pembiayaan serta kewajiban pengembalian pinjaman;
5. Rencana penggunaan dana dan proyek yang akan dibiayai;
6. Potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan;
7. Keterkaitan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan proyek yang dibiayai;
8. Serta seluruh proses pelaksanaan proyek sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana.
FORMMASI menilai pemeriksaan secara independen merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami tidak meminta Kejagung menghukum seseorang hanya berdasarkan dugaan. Kami meminta Kejagung memeriksa. Itu yang paling sederhana. Karena ketika menyangkut uang publik sebesar Rp1 triliun, transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban.”
FORMMASI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan pinjaman daerah Provinsi Lampung membuka informasi secara transparan kepada masyarakat.
Bagi FORMMASI, utang daerah bukan sekadar angka di atas dokumen anggaran. Di balik Rp1 triliun tersebut terdapat kewajiban fiskal yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Lampung. Karena itu, setiap rupiah yang dipinjam dan setiap proyek yang dibiayai wajib dapat diuji secara hukum, administratif, ekonomi, dan moral di hadapan publik. (*)
