TANGGAMUS – Buruknya pengelolaan anggaran publikasi dan pembayaran koran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menuai sorotan awak media yang notabene bertugas di ruang lingkup kabupaten Tanggamus, Senin (24/06/2024)
Ketua DPC AWPI Kabupaten Tanggamus Imron Tara Angkat suara, ia menjelaskan, kami sudah mengagendakan untuk bertemu dan telah dijadwalkan untuk audiens.
Mirisnya, sampai saat ini tidak ada jawaban sudah kita coba dinegosiasikan bahwa kita akan dipertemukan dan akan di fasilitasi Diskominfo.
Namun, hingga saat ini belum ada jawaban yang jelas ini sama halnya, seperti main petak umpet, dan diduga alergi terhadap Awak media yang ada di kabupaten Tanggamus,” cetusnya
” Kita mengagendakan ini karena kita memikirkan nasib kawan-kawan media yang ada di Kabupaten Tanggamus, di harapkan PJ Bupati Tanggamus bisa mengambil kebijakan agar persoalan ini bisa cepat ada titik temu yang baik,” Ucap Imron Selaku ketua DPC AWPI Kabupaten Tanggamus
Lanjutnya, ia merasa media cetak yang ada di Kabupaten Tanggamus seperti tidak di hargai dengan menghargai yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan,” paparnya
Selain dari pada itu banyak hal yang harus di perhatikan oleh keberlangsungan para insan pers yang ada di kabupaten tanggamus jangan sampai berujung punah dan berakhir dengan gulung tikar karena problem yang ada di pemerintah kabupaten Tanggamus,” Harapnya
Selain itu di tempat yang sama, Sekjen AWPI Mat Helmi menyangkan, PJ Bupati Tanggamus yang enggan menemui para awak media di Tanggamus dan tidak mau memberikan komentar terkait polemik yang ada di Tanggamus dengan Pencairan Dana Koran dan Dana Publikasi atau Adventorial.
” kami sudah cukup lama menunggu apa sebab sehingga berkas yang memang sudah di setorkan di BPKAD Tanggamus kok malah di balikin lagi ada apa, ” Ucap Helmi sembari kesal
Lanjutnya, Pemerintah kabupaten Tanggamus dinilai semakin hari makin tidak sehat yang menimbulkan insan pers yang ada di Tanggamus jadi sengsara.
Sambungnya, Sehingga menimbulkan kesan mitra antara insan pers yang ada di Tanggamus gaduh.
Diharapkan kepada PJ Bupati Tanggamus agar bisa mengambil sikap terkait hal ini supaya duduk persoalannya bisa ketemu jalan terbaik,” tutupnya (Helmi)
