TULANGBAWANG – Polemik pengadaan peralatan studio video dan film oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulangbawang senilai Rp 2,4 miliar semakin memanas dan menjadi sorotan publik.
Kasus yang diduga sarat dengan kejanggalan ini kini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Majas, yang menilai adanya potensi pemborosan anggaran dan indikasi permainan angka dalam proses pengadaan.
Viralnya pemberitaan terkait belanja modal fantastis tersebut menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
Pasalnya, nilai pengadaan dianggap tidak sepadan dengan manfaat dan kebutuhan faktual di lapangan.
Ketua LSM Majas, Urip Andika, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Belanja pengadaan peralatan studio video tron tersebut terlalu berlebih dan patut diduga ada indikasi permainan angka dalam proses pembelanjaannya,” tegas Urip saat ditemui Selasa (11/11/2025).
Urip Andika menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei lapangan untuk menelusuri keabsahan serta keberadaan alat yang dimaksud.
Bahkan, dirinya telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Kominfo Tulangbawang. Namun, hasilnya justru menimbulkan tanda tanya baru.
“Saat kami konfirmasi di ruang kerjanya, pak kadis menyatakan tidak mengetahui nama perusahaan (PT) pelaksana. Ini jelas janggal, karena setiap transaksi elektronik melalui sistem e-katalog tentu diketahui oleh pejabat pengguna anggaran,” cetus Urip dengan nada heran.
Menurutnya, sikap kadis yang “buang badan” menimbulkan dugaan adanya ketidakterbukaan dan potensi penyimpangan dalam proses belanja modal tersebut.
“Kok tiba-tiba kadis Kominfo malah seolah tidak tahu-menahu, padahal dia pemegang kendali utama dalam proses pengadaan. Ini perlu diselidiki lebih jauh,” tambahnya.
LSM Majas pun mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Tulangbawang untuk segera melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap proyek pengadaan peralatan studio video dan film tersebut.
“Kami berharap aparat pengawasan internal pemerintah dan penegak hukum segera turun tangan.
Publik berhak tahu siapa aktor di balik layar pengadaan peralatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu,” ujar Urip menegaskan.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi dan integritas birokrasi daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan publik.
Di tengah tuntutan efisiensi dan akuntabilitas, publik menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk membuka tabir kebenaran dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sesuai asas manfaat dan kepatuhan hukum. (Jef)
