BANDAR LAMPUNG – Ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan memastikan ketersediaan komoditas di satu daerah. Kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan kepastian pasokan antardaerah menjadi faktor penting yang menentukan daya beli masyarakat. Atas dasar itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah KAD oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Bupati Solok Jon Firman Pandu di Aula Kantor Bupati Solok.
Dalam agenda tersebut, Eva Dwiana didampingi jajaran perangkat daerah, di antaranya Asisten II Setda, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kerja Sama, Kepala Bagian Perekonomian, serta Sekretaris Dinas Pertanian.
Fokus utama kolaborasi ini adalah memperkuat ketahanan pangan melalui stabilisasi harga dan distribusi sejumlah komoditas strategis, terutama cabai merah, bawang merah, serta bahan pangan pokok lainnya yang berkontribusi terhadap dinamika inflasi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya kedua pemerintah daerah dalam mendukung kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tujuannya jelas: menjaga ketersediaan pasokan, mengendalikan gejolak harga, dan melindungi daya beli masyarakat.
Namun, kerja sama antardaerah tidak semestinya berhenti pada seremoni penandatanganan dokumen. Ukuran keberhasilannya terletak pada implementasi konkret, mulai dari kepastian pasokan, efisiensi jalur distribusi, kesinambungan kerja sama antarpelaku usaha, hingga dampaknya terhadap harga komoditas di tingkat konsumen.
Di sinilah sinergi Bandar Lampung dan Kabupaten Solok memiliki arti strategis. Kolaborasi antardaerah membuka ruang bagi penguatan hubungan antara daerah pemasok dan daerah konsumen, sehingga kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui mekanisme distribusi yang lebih terencana.
Jika dijalankan secara konsisten dan terukur, kerja sama ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperlancar distribusi komoditas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kedua daerah secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ketahanan pangan bukan diukur dari banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya: pasokan tersedia, harga lebih terkendali, dan kebutuhan pokok tetap terjangkau. (*)
![]()