TULANG BAWANG – Janji politik bernuansa religius yang disampaikan Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, kini menjadi sorotan tajam masyarakat, khususnya umat muslim di Kecamatan Banjar Agung, Desa Tunggal Warga. Pasalnya, janji pemberian bantuan Rp10 juta untuk Masjid Nurul Iman saat safari Ramadan 2025 lalu, hingga kini tak kunjung terealisasi, (21/9/2025).
Peristiwa ini ramai diperbincangkan, baik di kalangan ulama, pengurus masjid, maupun jama’ah yang merasa janji seorang kepala daerah di bulan penuh keberkahan telah tercoreng. Ucapan bupati kala itu bukan hanya dianggap sebagai ikrar moral, melainkan komitmen pejabat publik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Janji Pak Bupati ini jadi beban bagi kami pengurus dan jama’ah. Sepuluh juta itu uang yang besar. Jama’ah mengira bantuan sudah kami terima, padahal hingga kini tidak ada kabar. Lupa atau bagaimana, kami tidak tahu,” ungkap Muhtarom, Bendahara Masjid Nurul Iman, dengan nada kecewa.
Menurut informasi, realisasi bantuan tersebut sempat diarahkan ke Dinas Kesra. Namun pengurus masjid menegaskan bahwa janji disampaikan langsung oleh bupati, bukan dinas terkait. Artinya, tanggung jawab moral dan politik melekat pada sosok Qudrotul Ikhwan, bukan dialihkan.
Lebih ironis, janji serupa bukan hanya terjadi di Masjid Nurul Iman. Beberapa tokoh agama membenarkan bahwa Bupati Qudrotul kerap menyampaikan janji bantuan di berbagai masjid yang ia kunjungi selama safari Ramadan. Enam bulan berlalu sejak 22 Maret 2025, namun fakta di lapangan menunjukkan tidak ada satu pun realisasi yang dapat dibuktikan.
“Segitu saja tidak dipenuhi, apalagi mau membangun kabupaten. Itu hanya mimpi bupati. Lagi pula beliau bukan putra daerah Tulang Bawang, wakilnya saja yang dimanfaatkan buat tarik suara waktu pilkada,” sindir salah satu tokoh masyarakat dengan nada getir.
Fenomena “janji kosong” pejabat di ruang publik bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga menyangkut integritas. Jika komitmen sederhana di hadapan jama’ah masjid tidak dipenuhi, wajar bila publik meragukan kapasitas seorang bupati dalam mengemban amanat pembangunan yang lebih besar.
Kini, masyarakat menanti klarifikasi terbuka dari Bupati Qudrotul Ikhwan. Sebab, publik berhak tahu apakah janji itu sekadar retorika politik di bulan suci, atau benar-benar memiliki landasan program nyata yang bisa diwujudkan. Tanpa jawaban tegas, kredibilitas kepemimpinan daerah kian tergerus oleh janji yang tak berbekas. (Jeffry)
