TULANG BAWANG – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023–2024 memasuki tahap penuntutan. Dalam proses tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang kembali menerima penitipan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp112.026.068.
Penerimaan tersebut menambah akumulasi uang pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan melalui Kejari Tulang Bawang menjadi Rp669.496.068.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan keuangan negara dalam perkara yang bersumber dari pengelolaan anggaran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.
Kejari Tulang Bawang melalui Bidang Tindak Pidana Khusus menjelaskan, perkara tersebut saat ini telah memasuki tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Kamis (19/11/2026)
Dalam proses persidangan, Tim Penuntut Umum telah melaksanakan penetapan Majelis Hakim yang diucapkan di muka persidangan terkait penitipan uang pengembalian kerugian negara.
Uang sebesar Rp112.026.068 yang diterima pada Kamis, 19 November 2026, berasal dari salah satu kluster atau modus dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bawaslu tersebut.
Dana itu selanjutnya dititipkan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejari Tulang Bawang pada Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara akumulatif, Kejari Tulang Bawang menyatakan telah menitipkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp669.496.068 selama proses penanganan perkara tersebut.
Capaian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada proses penuntutan dan pembuktian di persidangan. Pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery juga menjadi bagian penting yang harus diupayakan.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penetapan pertanggungjawaban pidana. Upaya mengembalikan keuangan negara juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dampak penyimpangan anggaran tidak sepenuhnya dibebankan kepada kepentingan publik.
Meski demikian, penitipan dan pengembalian uang tidak serta-merta menghapus proses hukum maupun menggantikan pembuktian unsur pidana. Seluruh fakta dan pertanggungjawaban hukum tetap harus diuji melalui mekanisme persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejari Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Publik tentu menaruh harapan agar proses hukum berjalan tuntas, seluruh fakta terungkap secara terang, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada berapa banyak perkara yang dibawa ke pengadilan, tetapi juga pada tegaknya keadilan, pulihnya keuangan negara, serta tumbuhnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik,”Pungkasnya (Jef)
![]()