TULANG BAWANG – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung SPPG Menggala Selatan, Senin (29/09/2025).
Peresmian ditandai dengan kehadiran Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, yang membuka secara resmi sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional.
Dalam sambutannya, Hankam Hasan menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya program ini.
Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan bagian dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan tercantum dalam RPJMN 2025–2029 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis pemerintah dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Generasi Emas 2045. Pemerintah daerah berkewajiban mendukung penuh agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Tulang Bawang,” ujar Hankam Hasan.
Lebih lanjut, ia memberikan tiga arahan penting agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran. Pertama, memastikan transparansi dan akuntabilitas sejak proses pengadaan hingga distribusi makanan bergizi yang bersumber dari anggaran negara.
Kedua, menjamin program berjalan berkelanjutan meski menghadapi berbagai tantangan teknis maupun anggaran.
Ketiga, mendorong agar program ini berbasis kearifan lokal, dengan memprioritaskan hasil pertanian, perikanan, serta produk UMKM sebagai bahan utama.
Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, mulai dari pihak sekolah, tenaga kesehatan, hingga orang tua, dalam mendukung keberhasilan program.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra pengawas. Kritik dan saran yang konstruktif akan menjadi bahan perbaikan layanan SPPG di masa mendatang,” tambahnya.
Dengan diresmikannya SPPG Menggala Selatan, Pemkab Tulang Bawang menaruh harapan besar agar MBG mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan produk masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah, apakah komitmen transparansi, keberlanjutan, dan keberpihakan pada produk lokal benar-benar diwujudkan, atau sekadar menjadi jargon politik belaka. Publik kini menunggu bukti nyata pelaksanaan di lapangan. (Jef)
