TUBABA – Perdana, Penjabat Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Dr Zaidirina, mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas empat Raperda kabupaten setempat, di Ruang Rapat DPRD, Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Selasa (31/05/2022)
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemkab Tubaba menyampaikan Raperda tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Sementara tiga Raperda lainnya merupakan hasil usul inisiatif DPRD yakni (1) Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, (2) Raperda tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan, dan (3) Raperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh.
Zaidirina menjelaskan setelah membaca dan mempelajari Raperda Usul Inisiatif DPRD tersebut, pada dasarnya pihaknya menyambut baik atas penyampaian 3 (tiga) Raperda Usul Inisiatif DPRD.
“Ketiga Raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum,” kata dia.
“Ini dilakukan guna harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi muatan Raperda,” ulasnya.
Dalam Paripurna itu, Zaidirina juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2021. Dalam penyampaiannya Pendapatan Daerah Pemkab Tubaba tahun 2021 sebesar Rp878,766 miliar, Belanja Daerah sebesar Rp936,932 miliar, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp57,166 miliar.
Pada Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Rp103,840 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Rp37,068 miliar, sehingga terdapat surplus sebesar Rp66,771 miliar.
Neraca per 31 Desember 2021 terdiri atas Jumlah Aset Rp1,920 triliun, Jumlah Kewajiban Rp196,047 miliar, dan Jumlah Ekuitas Dana Rp1,724 triliun. Sementara itu Laporan Arus Kas per 31 Desember 2021 untuk Saldo Kas Awal Rp50,963 miliar, Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp186,284 miliar, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan minus Rp243,451 miliar. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp15,922 miliar, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Anggaran Rp469,943 miliar
Pihaknya menyambut baik atas berbagai hasil pemeriksaan dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPRD Kabupaten Tubaba. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang makin transparan dan akuntabel.
“Pemkab Tubaba telah melakukan langkah yang diperlukan guna menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun DPRD Kabupaten Tubaba sebagai sebuah wujud nyata komitmen untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Untuk selanjutnya, lanjut Pj Bupati, pihaknya berharap DPRD Kabupaten Tubaba berkenan untuk dapat melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2021.
“Hal ini akan menjadi bagian yang sangat penting dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk memajukan masyarakat dan daerah. Selanjutnya, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Tubaba kami harapkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan APBD untuk kemajuan masyarakat dan daerah,” tutupnya.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ponco Nugroho didampingi Waka I Busroni, dan Waka II S Joko Kuncoro tersebut dan dihadiri 23 anggota DPRD, selain dihadiri Pj Bupati Dr Zaidirina, juga dihadiri Sekkab Tubaba Ir Novriwan Jaya SP, para pejabat eselon II, para Kabag, Camat, dan diikuti secara virtual oleh seluruh aparatur tiyuh se-Tubaba. Selain penyampaian Raperda, juga dilaksanakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. (*)
