BANDARLAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE, MM, menghadiri Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengelolaan Potensi Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Provinsi Lampung”, yang digelar pada Selasa, (12/08/2025) di Kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri migas dalam rangka mendukung visi besar Indonesia mencapai swasembada energi.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST, MM, Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nanang Abdul Manaf, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, para bupati se-Lampung, serta perwakilan SKK Migas.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan sumber daya energi, khususnya sektor migas.
Pertamina sebagai salah satu pemain utama dalam industri migas nasional, juga turut hadir dan menyampaikan pentingnya kolaborasi erat antara seluruh pihak terkait.
Menurut perwakilan Pertamina, dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam kelancaran proses hulu migas, mulai dari eksplorasi hingga produksi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, dalam sambutannya menegaskan dukungannya terhadap pengembangan sektor migas di Lampung.
“Lampung memiliki potensi besar di sektor ini. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan industri, kita dapat mengoptimalkan manfaat migas bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Forum diskusi ini diharapkan menghasilkan rumusan langkah-langkah strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan regulasi, hingga mekanisme pembagian manfaat bagi daerah penghasil migas.
Dengan semangat kebersamaan dan visi jangka panjang, hasil FGD ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjadikan Provinsi Lampung sebagai salah satu motor penggerak dalam mewujudkan swasembada energi nasional. (*)
