JAKARTA – Proyek peningkatan ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, senilai Rp11.964.350.200 dari APBD Tahun Anggaran 2025 diduga bermasalah. Pekerjaan yang mencakup konstruksi beton (rigid pavement), pengaspalan hotmix, bahu jalan, serta bangunan pendukung itu menunjukkan kerusakan meski belum genap satu tahun sejak pelaksanaan.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat adanya ketidaksesuaian spesifikasi, persoalan mutu konstruksi, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek. Korporasi Rakyat memperkirakan potensi kerugian keuangan negara melampaui Rp3 miliar dan mendesak KPK segera membongkar persoalan tersebut.
Pada Senin (9/11/2026), perwakilan Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI untuk berkoordinasi dengan petugas pengamanan terkait rencana aksi unjuk rasa. Setelah melakukan koordinasi awal, Zahriansyah menyampaikan pernyataan sikap di depan gedung lembaga antirasuah tersebut.
Ia menegaskan, Korporasi Rakyat akan kembali mendatangi KPK bersama massa anggota untuk menggelar aksi pada Rabu (11/11/2026), mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Pesawaran.
“Ini proyek brutal! Anggaran Rp11,9 miliar uang rakyat, tetapi belum genap satu tahun sejumlah bagian pekerjaan sudah menunjukkan kerusakan serius. Kami datang langsung ke KPK untuk menyampaikan sikap. Rabu nanti kami kembali bersama massa untuk mendesak agar proyek ini dibongkar.
Periksa kontraktor, konsultan pengawas, pejabat yang bertanggung jawab, proses PHO, FHO, sampai pencairan anggarannya. Jangan ada yang berlindung di balik dokumen administrasi,” tegas Zahriansyah.
Berdasarkan informasi pembangunan yang dipublikasikan pada September 2025, ruas jalan tersebut memiliki panjang keseluruhan 5.937 meter, terdiri atas rigid pavement sepanjang 1.320 meter dengan lebar 4 meter dan perkerasan hotmix sepanjang 4.617 meter dengan lebar 3,3 meter.
Pekerjaan pendukung meliputi pembangunan talud, bronjong, dan bahu jalan. Dalam penelusuran data pengadaan, paket konstruksi senilai Rp11.964.350.200 tercatat dikerjakan CV Aulia Pratama, sedangkan paket jasa pengawasan senilai Rp330.733.000 tercatat dimenangkan CV Wirawan Konsultan.
Kedua perusahaan tersebut menjadi pihak yang diminta Korporasi Rakyat bertanggung jawab menjelaskan kualitas material, volume pekerjaan, pengendalian mutu, serta hasil pengawasan teknis di lapangan.
Sorotan juga diarahkan kepada H. David Oktoriandi atau H. Davit, yang menurut Korporasi Rakyat menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran ketika proyek Tahun Anggaran 2025 berjalan dan kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Pesawaran.
Zahriansyah mendesak aparat menelusuri tanggung jawab pejabat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan anggaran.
Korporasi Rakyat menilai seluruh rantai pengambilan keputusan dalam proyek tersebut harus dibuka agar tidak ada pihak yang lepas dari tanggung jawab.
Persoalan semakin serius karena Korporasi Rakyat turut menyoroti proses Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO), pembayaran termin, dan pencairan dana pemeliharaan.
Mereka menduga pekerjaan yang belum memenuhi standar telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan, sementara kerusakan jalan tidak ditangani secara memadai.
Dugaan pencairan anggaran pemeliharaan tanpa perbaikan nyata juga menjadi bagian yang harus diusut. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen serah terima, tetapi harus mencocokkan seluruh administrasi dengan kondisi fisik pekerjaan.
Korporasi Rakyat mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif dan penghitungan teknis secara menyeluruh. Pemeriksaan harus mencakup pengujian material, pengukuran volume, ketebalan konstruksi, mutu beton dan aspal, serta pencocokan hasil pekerjaan dengan spesifikasi kontrak. KPK juga diminta menelusuri aliran pembayaran dan pertanggungjawaban kontraktor, konsultan pengawas, serta pejabat terkait.
“Kami meminta BPKP turun langsung ke lapangan. Periksa seluruh pekerjaan, hitung kekurangan volume, bongkar ketidaksesuaian spesifikasi, dan telusuri kelebihan pembayaran.
Potensi kerugian negara lebih dari Rp3 miliar yang kami sampaikan harus dibuktikan melalui audit teknis dan penghitungan yang transparan,” ujar Zahriansyah.
Korporasi Rakyat menegaskan, proyek bernilai hampir Rp12 miliar tidak boleh berhenti menjadi persoalan kerusakan jalan tanpa pertanggungjawaban.
Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima, hingga pencairan anggaran harus dibongkar secara menyeluruh.
“KPK jangan diam. Bongkar proyek ini, periksa kontraktor, konsultan pengawas, pejabat yang bertanggung jawab, PHO dan FHO, serta telusuri seluruh pencairan anggarannya.
Uang rakyat bukan untuk menghasilkan jalan yang cepat rusak. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terang dan seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum,” pungkas Zahriansyah. (*)
