Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Universitas Lampung dalam pelaksanaan program KKN mahasiswa di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung.
Wali Kota Eva Dwiana menyambut baik rencana pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bandar Lampung siap memberikan dukungan terhadap kegiatan pengabdian mahasiswa, dengan harapan kehadiran mereka mampu memberikan kontribusi konkret bagi masyarakat.
“Pemerintah Kota Bandar Lampung siap bersinergi. KKN ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, membantu persoalan di kelurahan dan kecamatan, sekaligus menjadi wadah pembelajaran bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat,” ujar Bunda Eva.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan KKN semestinya tidak hanya diukur dari terlaksananya program kerja atau selesainya masa penugasan mahasiswa. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana gagasan, pengetahuan, dan keterampilan akademik dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi membuka ruang pertukaran pengetahuan sekaligus mempertemukan kebutuhan riil masyarakat dengan kapasitas intelektual mahasiswa.
Kelurahan dan kecamatan dapat menjadi ruang aktualisasi gagasan, mulai dari penguatan pemberdayaan masyarakat, edukasi, hingga berbagai kegiatan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan setempat.
Pengurus KKN Universitas Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan serta dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka berharap koordinasi dan kerja sama yang telah dibangun dapat menjadi landasan bagi kelancaran pelaksanaan KKN serta menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu dibuktikan melalui kerja nyata. Mahasiswa tidak cukup hanya datang, menjalankan program, kemudian pulang. Mereka harus mampu meninggalkan pengetahuan, gagasan, dan perubahan yang bermanfaat.
Sebab, esensi pengabdian bukan terletak pada seberapa banyak kegiatan dilaksanakan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
![]()