TULANGBAWANG – SMA Negeri 3 Menggala di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan masyarakat akibat dugaan pungutan liar (pungli) dan penggelembungan Dana BOS Tahun Ajaran 2023-2024. Dugaan ini terungkap setelah sejumlah wali murid mengeluhkan penarikan Dana Peran Serta Masyarakat (PSM) yang dinilai tidak merata, Kamis (23/01/2025).
Beberapa wali murid, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa besaran dana PSM bervariasi berdasarkan tingkat kelas siswa:
Kelas 10: Rp170.000 per bulan
Kelas 11: Rp145.000 per bulan
Kelas 12: Rp140.000 per bulan
“Kami merasa terbebani karena pungutan ini dilakukan tanpa ada transparansi penggunaan dana,” ungkap salah satu wali murid.
Kepala SMA Negeri 3 Menggala, saat dimintai klarifikasi, berdalih bahwa dana PSM digunakan untuk pemeliharaan sekolah dan menutupi kekurangan Dana BOS, termasuk untuk gaji guru.
“Anggaran ini sangat penting untuk membantu operasional sekolah,” ujarnya.
Namun, Ketua Organisasi Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Heri Yadi, menegaskan bahwa sekolah penerima Dana BOS dilarang melakukan pungutan kepada siswa atau wali murid berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
“Komite sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau orang tua. Pelanggaran ini bisa dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 368 KUHP,” tegas Heri.
Ia juga meminta agar aparat penegak hukum, inspektorat, dan Kejaksaan Negeri segera mengaudit penggunaan Dana BOS dan penarikan dana PSM di SMAN 3 Menggala.
“Kuat dugaan ada praktik pungli dan penggelembungan anggaran yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami berharap pihak berwenang bertindak tegas sesuai program bersih-bersih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya. (Tim)
