Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas komitmen sinergi antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini mengemuka dalam acara Malam Ramah Tamah antara Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026).
Dalam pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, BUMD, dan asosiasi pengusaha dari kedua provinsi tersebut, tercatat capaian nilai transaksi kerja sama yang menembus angka Rp 833 Miliar.
Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menekankan bahwa hubungan Lampung dan Jawa Tengah bukan sekadar mitra pemerintahan, melainkan memiliki ikatan emosional dan historis yang kuat melalui sejarah transmigrasi. Akulturasi budaya juga berjalan harmonis dan menjadi modal sosial yang luar biasa bagi pembangunan di Provinsi Lampung
”Hubungan Lampung dan Jawa Tengah telah terjalin sejak lama. Berdasarkan data BPS, sekitar 57% penduduk Lampung bersuku Jawa,sebagian besar dari Jawa Tengah,” ujar Gubernur Lampung.
Gubernur Mirza menyoroti posisi strategis kedua daerah. Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memiliki keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan penyedia bahan baku. Sementara itu, Jawa Tengah dinilai telah menjadi role model nasional dalam pengembangan kawasan industri dan manufaktur.
”Saya jumpa Pak Menko Perekonomian, contoh industrinya: Jawa Tengah. Semua Menteri bilang, contoh Jawa Tengah. Investasi besar masuk, kawasan industrinya bagus, dukungan pemerintah bagus, semua variabel kenyamanan berinvestasi itu ada di Jawa Tengah,” ungkap Gubernur Mirza.
Kerja sama strategis ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, pariwisata, hingga penguatan UMKM. Transaksi sebesar Rp 833 Miliar yang dicatatkan dinilai sebagai bukti nyata adanya link and match serta kesinambungan rantai pasok (supply chain) yang saling membutuhkan antara Jawa dan Sumatera.
”Angka Rp 833 Miliar ini adalah yang terbesar. Kehadiran pelaku usaha, dunia swasta, dan BUMD menegaskan bahwa pembangunan akan semakin kuat ketika pemerintah dan dunia usaha saling bergerak seiring, saling mendukung, dan saling menguatkan,” tegas Gubernur Lampung.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi dalam kesempatannya menegaskan bahwa pembangunan daerah di era saat ini tidak dapat lagi hanya bertumpu pada APBD semata. Diperlukan terobosan melalui integrasi kolaboratif dengan pihak swasta dan kerjasama antar provinsi.
”Kita harus menumbuhkembangkan ekonomi baru. Tidak hanya ekspansi ke luar negeri, tetapi integrasi ekonomi domestik antar provinsi melalui skema Business to Business (B2B),” jelasnya.
Gubernur Jateng menambahkan bahwa kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, memiliki tanggung jawab moral sebagai “manajer pemasaran” bagi daerahnya masing-masing untuk menarik investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyinggung mengenai keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergitas antara Lampung dan Jawa Tengah dalam menerjemahkan kebijakan pusat sudah berjalan seirama, yang menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan.
Berikut 11 butir kesepakatan kerjasama antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah :
1. Penguatan Pendidikan Vokasi Jenjang SMK.
2. Fasilitasi Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan.
3. Kerjasama Pemanfaatan Gas Bumi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
4. Peningkatan Kapasitas Institusi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Maritim, dan Perikanan.
5. Pengembangan Wisata Religi dan Wisata Bahari (Pahawang & Karimunjawa).
6. Kerjasama Perdagangan Penyediaan Komoditas.
7. Penyediaan Bahan Pangan Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan.
8. Kerjasama Suplai Bahan Baku Tepung Tapioka.
9. Kemitraan Rantai Pasok Industri dan Perdagangan (Gula Kristal, Ubi, Kopi, Bawang).
10. Kerjasama Perdagangan Multi Komoditas.
11. Penyediaan Bahan Pangan Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan. (*)
