BANDAR LAMPUNG — Sore itu, suasana ruang diskusi terasa tenang. Kontras dengan riuhnya perbincangan di linimasa media sosial dan lorong-lorong kampus Universitas Lampung (Unila) dalam beberapa hari terakhir. Di hadapan saya, Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes., duduk dengan sikap yang tenang namun menyiratkan keseriusan mendalam.
Sebagai salah satu figur akademik senior yang namanya kini tengah mengemuka dalam bursa kepemimpinan Rektor Unila, isu yang saya bawa ke meja diskusi bukan sekadar perkara administratif. Melainkan ujian paling mendasar bagi sebuah institusi pendidikan, yakni rasa aman dan martabat manusia.
Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswi pascasarjana oleh oknum dosen berinisial RF menjadi pemantik obrolan kami. Alih-alih menghindar atau berlindung di balik kalimat normatif, Prof. Asep menyambut topik ini dengan keterbukaan yang lugas.
“Kampus itu rumah kedua bagi mahasiswa. Tempat mereka bertumbuh secara intelektual dan moral. Ketika ada rasa aman yang tercederai di dalamnya, maka seluruh ekosistem akademik kita sedang terluka,” ujar Prof. Asep membuka pembicaraan. Suaranya terdengar berat dan penuh penekanan.
Dalam obrolan kami, pria berlatar belakang dokter dan akademisi ini menyoroti satu hal yang kerap menjadi akar masalah di lingkungan perguruan tinggi. Yaitu ketimpangan relasi kuasa. Proses bimbingan akademik, seminar proposal, seminar hasil, hingga tanda tangan administratif seharusnya menjadi jembatan ilmu antara dosen dan mahasiswa. Bukan ruang abu-abu yang rentan disalahgunakan.
“Sebagai pendidik, kita memegang amanah besar. Mahasiswa datang membawa harapan orang tua mereka. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik-praktik yang merendahkan mahasiswa, dalam bentuk apa pun,” tegasnya sembari mencondongkan badan, menunjukkan empati yang kuat terhadap posisi korban.
Ketika diskusi bergeser pada perkembangan penanganan kasus di jalur hukum formal, mengingat korban telah secara resmi melaporkan kejadian ini ke Polda Lampung. Prof. Asep memberikan pandangan yang tegas dan suportif. Ia memandang langkah pelaporan tersebut sebagai hak konstitusional korban sekaligus jalan terang untuk mencari keadilan.
“Kita menghormati sepenuhnya langkah hukum yang diambil korban dengan melaporkannya ke Polda Lampung. Saran saya, institusi kampus harus proaktif dan kooperatif dengan aparat penegak hukum. Jangan ada upaya intervensi atau perlindungan semu bagi pelaku. Biarkan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan memberikan keadilan substantif bagi korban,” ujar Prof. Asep.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sanksi etik dan proses hukum di kepolisian harus berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Sanksi tegas berupa pemberhentian bagi terduga pelaku dinilai sebagai keharusan demi memulihkan kepercayaan publik.
Namun, perbincangan kami tidak berhenti pada penanganan kasus di hilir. Prof. Asep memaparkan sejumlah gagasan dan langkah konkret yang jauh lebih progresif untuk mencegah agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara sistemik dan menyentuh akar rumput kehidupan kampus.
Pertama, Digitalisasi dan Transparansi Proses Bimbingan (Academic Tracking). Prof. Asep menggagas perlunya sistem digital terintegrasi untuk seluruh proses bimbingan akademik, mulai dari skripsi, tesis, hingga disertasi. Seluruh catatan bimbingan, jadwal konsultasi, hingga progres penandatanganan dokumen harus tercatat secara transparan dalam satu platform kampus. Dengan sistem digital yang transparan dan terpantau, ruang-ruang gelap atau pertemuan abu-abu antara dosen dan mahasiswa di luar jam operasional yang wajar bisa diminimalisasi secara drastis,”jl jelasnya.
Kedua, Penguatan Satgas PPKPT yang Independen dan Berbasis Teknologi. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) tidak boleh hanya menjadi lembaga formalitas di atas kertas. Prof. Asep mengusulkan pembuatan kanal pelaporan digital yang terenkripsi dan mudah diakses oleh mahasiswa, lengkap dengan jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan penuh bagi pelapor. Selain itu, posko pengaduan harus dibuat lebih humanis, melibatkan psikolog profesional, serta memiliki jalur koordinasi langsung dengan pimpinan tertinggi universitas agar penanganannya bebas dari birokrasi yang berbelit-belit.
Ketiga, Modul Etika Relasi Kuasa dalam Orientasi Akademik. Edukasi mengenai batas-batas profesionalisme antara dosen dan mahasiswa, pemahaman tentang relasi kuasa, serta sosialisasi anti kekerasan seksual harus dimasukkan secara masif ke dalam kurikulum pengenalan kampus. Kemudian wajib dilakukan pelatihan pedagogi berkesinambungan bagi dosen baru maupun lektor kepala.
“Dosen juga harus diedukasi secara berkala. Hubungan kita adalah fasilitator dan mitra belajar, bukan penguasa atas masa depan mahasiswa,” tambahnya.
Obrolan kami berlangsung hampir satu jam, namun benang merahnya terasa sangat kuat. Bagi Prof. Asep, membenahi dan memajukan Unila di masa mendatang tidak cukup hanya dengan mengejar prestasi fisik atau riset. Melainkan memastikan bahwa setiap jengkal ruang di kampus ini menjunjung tinggi kehormatan manusia.
Sebelum kami mengakhiri perbincangan, ia menitipkan satu pesan penutup yang sarat makna.
“Marwah sebuah universitas tidak diukur dari seberapa pandai kita menutupi masalah. Tetapi dari seberapa berani kita mereformasi sistem, melindungi korban, dan memastikan kampus ini menjadi tempat paling aman untuk merajut masa depan bangsa,” tutupnya. (Adi Susanto)
