MEDAN – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Grand City Hall Medan.
Kehadiran Eva Dwiana dalam forum nasional tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemerintah kota dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan. Di tengah persoalan kota yang semakin kompleks, mulai dari pelayanan publik, pemerataan pembangunan, hingga keberlanjutan lingkungan, sinergi pusat dan daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Rakernas XVIII APEKSI bukan sekadar agenda pertemuan rutin para kepala daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menguji gagasan, menyampaikan persoalan riil di daerah, sekaligus merumuskan langkah bersama agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada tataran wacana.
Pembukaan Rakernas ditandai dengan penabuhan gendang oleh Sekretaris Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Ketua Umum APEKSI Ery Cahyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah, serta Dewan Pengurus APEKSI.
Dalam sambutannya, Ketua Umum APEKSI Ery Cahyadi menegaskan bahwa Rakernas kali ini tidak boleh terjebak pada seremoni dan formalitas organisasi.
Menurutnya, substansi pembahasan harus menjadi orientasi utama, terutama dalam memperjuangkan kepentingan pemerintah kota dan masyarakat.
Setidaknya terdapat tiga pesan utama yang menjadi landasan pembahasan Rakernas XVIII APEKSI. Pertama, konsistensi mengawal otonomi daerah. Kedua, membangun optimisme menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga, memperkuat politik pembangunan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ajang pertemuan di Kota Medan ini memiliki misi pentingnya dalam mengembangkan dan menyinergikan program serta mengatasi permasalahan setiap kota, yang nantinya akan disampaikan kepada pusat untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh masyarakat,” kata Ery Cahyadi.
Pesan tersebut menggarisbawahi satu hal mendasar, pembangunan nasional tidak mungkin berjalan efektif apabila pemerintah daerah hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan tanpa ruang dialog dan koordinasi yang memadai. Otonomi daerah harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, kapasitas fiskal, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan bahwa partisipasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas APEKSI merupakan bagian dari komitmen memperluas kolaborasi dan memperkuat pertukaran pengalaman antardaerah.
“Rakernas APEKSI ini menjadi wadah bagi seluruh pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kerja sama, dan mencari solusi bersama demi kemajuan daerah masing-masing,” ujar Eva Dwiana.
Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, forum ini menjadi kesempatan untuk menyerap berbagai praktik pembangunan dari kota lain sekaligus memperkuat jejaring kerja sama antarpemerintah daerah. Sebab, setiap kota memiliki karakteristik dan persoalan berbeda, tetapi banyak tantangan yang membutuhkan pendekatan bersama.
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat serta memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung Indonesia yang maju dan berdaulat.
Namun, ukuran keberhasilan forum nasional seperti APEKSI pada akhirnya bukan terletak pada kemeriahan pembukaan maupun banyaknya gagasan yang disampaikan.
Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Rakernas XVIII APEKSI diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memastikan pemerintah kota memiliki ruang, dukungan, dan kapasitas untuk menjalankan pembangunan secara berkelanjutan.
Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat. Kualitas Indonesia ke depan juga ditentukan oleh kemampuan setiap kota menghadirkan pemerintahan yang responsif, pembangunan yang inklusif, dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*)
![]()