Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang Command Center Lt. 2, Senin (7/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian membagi topik rapat menjadi tiga, yaitu : 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Inflasi dan 3. Percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Tito menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kwartal I tahun 2025 (y-on-y) berada pada angka 4.87 persen, angka ini menjadikan Indonesia berada pada posisi 45 dari 185 negara di dunia. Jika dibandingkan dengan negara maju yang tergabung dalam 24 negara G-20 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan ke-4. Sementara itu di wilayah ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-4 diatas Singapura, Malaysia dan negara ASEAN lainnya.
“Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita di angka 4.87 persen, ditengah situasi geopolitik saat ini,” ungkap Tito.
Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki tingkat perumbuhan ekonomi yang baik maka negara tersebut dikatakan sedang berada pada trend kemajuan, dan secara otomatis tingkat pendidikan, kesehatan masyarakatnya akan lebih baik bahkan tingkat kemiskinan akan berkurang.
Angka pertumbuhan ekonomi nasional ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari kabupaten/kota sampai dengan Provinsi. Berdasarkan data BPS angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,47 persen (y-on-y) berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan menempati urutan ke-9 dari 38 Provinsi, namun jika dibandingkan wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berada pada urutan pertama angka pertumbuhan ekonomi terbesar.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu :
1. Konsumsi Rumah Tangga : pengendalian bahan pokok dan perluasan kesempatan kerja.
2. Belanja Pemerintah : percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi proyek infrastruktur daerah
3. Investasi : Percepatan realisasi PMA dan PMDN, peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, kemudahan izin berusaha.
4. Net Ekspor : pencegahan ekspor dan impor ilegal.
Sejalan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan tentang optimalisasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 9 langkah konkret yang sebelumnya dijelaskan oleh Bappenas. Amalia mengatakan bahwa BPS akan hadir untuk mencatat semua aktivitas ekonomi di daerah yang dapat menggambarkan ukuran ekonomi daerah yang sebenarnya.
“Sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah masing-masing, melalui dukungan pemerintah daerah, BPS siap mendukung Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pemerintah Daerah dengan menyediakan data yang berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ” ungkap Amalia.
Menutup rangkaian Rapat, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Imran melaporkan perkembangan realisasi percepatan pembangunan 3 juta rumah.(*)
