BANDARLAMPUNG – Rahmat Mirzani Djausal membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat kesejahteraan petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/05/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Namun demikian, produktivitas sejumlah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain.
“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” ujar Gubernur.
Ia memaparkan, sekitar 1,3 juta petani di Lampung saat ini menggantungkan hidup pada tiga komoditas utama tersebut.
Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian ditetapkan sebagai agenda prioritas yang harus diwujudkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Menurut Gubernur, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi tulang punggung ekonomi Lampung dengan kontribusi mencapai Rp150 triliun atau sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dari total luas wilayah Lampung sebesar 3,3 juta hektare, sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian aktif yang menopang kehidupan hampir 2 juta tenaga kerja.
“Struktur tanah kita, struktur tanaman kita menyebabkan Lampung menjadi daerah yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan peran historis Lampung sebagai pemasok utama kebutuhan padi, jagung, dan singkong untuk berbagai wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Jakarta.
Selain mendorong peningkatan produksi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menaruh perhatian serius pada kesejahteraan petani melalui penguatan tata niaga dan stabilitas harga.
Kebijakan perlindungan harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram dinilai mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan.
Penguatan ekonomi desa tersebut, menurut Gubernur, tercermin dari meningkatnya penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di sejumlah kabupaten, serta kenaikan pendaftaran mahasiswa baru pada perguruan tinggi swasta di Lampung hingga 20 persen.
Menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dan ancaman krisis pangan global, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk fokus pada peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian dan pemanfaatan teknologi modern.
“Target kita adalah memberikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pihak lainnya. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Tin Latifah selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan swasembada pangan berkelanjutan di Lampung.
Dalam evaluasi kinerja terbaru, Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada Tulang Bawang yang berhasil mencatat capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026.
Capaian tersebut memperkuat tren positif sektor pangan Lampung. Pada Mei 2026, Lampung berhasil menembus posisi lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan persentase capaian sebesar 62 persen.
Pemerintah pusat sendiri menetapkan empat prioritas utama dalam mewujudkan ketahanan nasional, yakni swasembada pangan, program makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi industri.
Dalam konteks tersebut, persoalan pangan tidak lagi dipandang semata sebagai isu ekonomi, melainkan sebagai fondasi strategis bagi keberlangsungan dan kedaulatan bangsa.
Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan Indonesia mampu berdiri kokoh menghadapi tantangan global.
Melalui integrasi program kerja dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu memperkuat kesejahteraan petani sekaligus memantapkan posisi Lampung sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional,” Pungkasnya (*)
