Tulang Bawang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari warga Kampung Bugis, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, terkait menu MBG yang dinilai asal jadi, tidak tepat sasaran, dan berpotensi membahayakan kesehatan balita, Senin (26/01/2026).
Alih-alih menghadirkan menu yang ramah gizi dan sesuai usia, MBG yang diterima balita usia 2 hingga 4 tahun justru dinilai menyerupai menu anak remaja.
Fakta ini memicu kegelisahan para orang tua penerima manfaat yang merasa program strategis nasional tersebut melenceng dari tujuan mulianya.
Salah satu warga penerima manfaat, inisial S, mengungkapkan kekecewaannya dengan nada tegas. Ia menilai menu yang diberikan tidak mempertimbangkan aspek usia, keamanan pangan, dan standar gizi balita.
“Anak saya umur 2 tahun kok dikasih menu sambal? Kalau anak saya keracunan atau sakit perut, siapa yang bertanggung jawab? Ini telor sambal, tahu sambal, pisang, sayur capcay. Ini menu balita atau orang dewasa?” ujarnya dengan nada kesal.
Lebih jauh, ia mempertanyakan hilangnya komponen penting gizi balita dalam paket MBG tersebut. Menurutnya, menu yang diberikan jauh dari standar asupan ideal anak usia dini.
“Menunya cuma itu-itu saja. Mana susu, roti, buah-buahan? Ini kan jelas program Presiden untuk balita.
Seharusnya ada susu dan makanan yang sesuai kebutuhan gizi anak, bukan sambal,” cetusnya dengan nada prihatin.
Kritik ini menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan di tingkat pelaksana. Program MBG yang sejatinya dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk generasi emas Indonesia, justru terancam kehilangan makna bila implementasinya tidak diawasi secara serius.
Secara konseptual, MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan menekan stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta menjamin keadilan sosial bagi kelompok rentan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, instansi terkait, serta pengelola dapur MBG segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan menu, pengawasan kualitas makanan, hingga ketepatan sasaran penerima.
Kritik warga ini bukan bentuk penolakan terhadap program Presiden, melainkan peringatan moral agar kebijakan besar negara tidak tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Program mulia akan kehilangan legitimasi jika abai pada keselamatan dan kebutuhan nyata rakyat.
Publik kini menanti langkah korektif yang nyata, bukan pembelaan normatif, agar MBG benar-benar menjadi solusi gizi, bukan sumber masalah baru bagi balita Indonesia. (Jeffry)
