Tulang Bawang Barat – Sejumlah tokoh masyarakat Tiyuh Balam Asri, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulangbawang Barat, mendesak Inspektorat Kabupaten untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah mereka. Rabu (05/11/2025)
Desakan ini muncul karena banyaknya kegaduhan dan ketidakharmonisan dalam pemerintahan tiyuh (desa) tersebut selama beberapa tahun terakhir.
Menurut keterangan warga, pemerintahan tiyuh di bawah kepemimpinan Indro dinilai tidak transparan dalam mengelola Dana Desa. Sejumlah program pembangunan juga disebut tidak berjalan maksimal dan tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
“Kami sering tidak tahu untuk apa Dana Desa dipakai. Rapat jarang dilakukan, laporan keuangan tidak pernah diumumkan secara terbuka. Kami hanya ingin kejelasan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat, Rabu (5/11/2025).
Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya menemui Kepala Tiyuh Indro di kantor. Menurut mereka, sang kepala tiyuh jarang masuk kantor dan sulit diajak berkoordinasi.
“Pak Indro jarang sekali di tempat. Kami masyarakat mau mengadu soal pembangunan saja sulit. Pemerintahan seperti ini membuat kami kecewa,” tambahnya.
Situasi semakin panas setelah beredar informasi di sejumlah media Online yang menyebutkan bahwa Kepala Tiyuh Indro memiliki banyak hutang pribadi dan sulit melunasinya. Bahkan, kabar mengejutkan muncul dari pengakuan masyarakat di luar desa.
“Dia (Indro) pernah berkata kepada orang luar bahwa sempat memakai uang Dana Desa untuk membeli mobil. Kalau itu benar, ini sungguh luar biasa dan memalukan,”
Masyarakat Tiyuh Balam Asri menilai perlu adanya audit menyeluruh oleh Inspektorat Tulangbawang Barat dan Unit Tipidkor Polres setempat. Audit ini diharapkan dapat membuka fakta terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa selama masa kepemimpinan Indro.
“Kami yakin, kalau diperiksa secara benar, pasti ada temuannya. Kami hanya ingin keadilan dan transparansi. Bila ada penyimpangan, kami minta diproses hukum,”
Para tokoh masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat turun tangan memperbaiki sistem pengelolaan Dana Desa di Tiyuh Balam Asri. Mereka juga mendorong agar pemerintahan desa lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
“Kami ingin Tiyuh kami maju, sejahtera, dan memiliki pemimpin yang amanah. Jika pemerintahan desa terbuka dan jujur, kami yakin masyarakat akan ikut mendukung penuh,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang namanya enggan untuk disebutkan.
Kasus Tiyuh Balam Asri mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
Audit dari Inspektorat dan penegakan hukum yang tegas menjadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memastikan Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. (*)
