TULANGBAWANG – Wakil Bupati Tulangbawang, Hankam Hasan, memberikan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah mengikuti Uji Kompetensi (UKOM) agar menghentikan praktik lobi jabatan.
Ia menegaskan, penentuan jabatan bukan ditentukan oleh manuver atau uang, melainkan hasil nyata dari kompetensi dan penilaian objektif. (03/10/2025)
“Berhenti lobi sana-sini. Tunjukkan kemampuan kalian. Percayakan pada proses, karena yang menentukan rezeki itu Allah, bukan manusia,” ujar Hankam Hasan saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Pemkab Tulangbawang, 1 Oktober 2025.
Menurutnya, UKOM merupakan instrumen resmi yang bertujuan mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja PNS dalam rangka kenaikan jabatan fungsional maupun peralihan antar jabatan.
Hasil UKOM akan menjadi dasar sah untuk menentukan kelayakan seorang ASN dalam menempati posisi yang lebih tinggi.
Hankam juga memperingatkan konsekuensi fatal jika ada ASN yang mencoba menggunakan uang untuk melobi jabatan.
“Saya kasihan kalau ada yang nekat. Kalau sampai tertangkap aparat penegak hukum, bukan jabatan yang didapat, tapi penjara. Harapan hancur, keluarga ikut sengsara. Hentikan sebelum terlambat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung fenomena tidak masuk akal ketika bawahan justru memberikan uang kepada atasan. Menurutnya, praktik seperti itu tidak hanya salah secara moral, tetapi juga menyalahi prinsip keadilan.
“Seharusnya yang punya penghasilan lebih besar membantu yang kekurangan, bukan sebaliknya. Ini terbalik. Jangan biasakan hal yang merusak mental dan merusak sistem,” ujarnya.
Hankam menekankan agar ASN bersyukur dan ikhlas menerima penempatan tugas. Jika merasa diperlakukan tidak adil, katanya, serahkan pada doa dan keadilan Tuhan.
“Tanamkan dalam hati, hidup ini bukan sekadar jabatan, tapi keberkahan. Jangan tukar masa depan dengan hal-hal instan yang menyesatkan,” tandasnya.
Pernyataan tegas Wakil Bupati ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Tulangbawang berkomitmen menjaga integritas birokrasi, dengan menutup ruang praktik transaksional dalam proses promosi jabatan ASN. (Jeffry)
