Bandar Lampung — Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAM BAKA) mendesak Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam aksi penyampaian pernyataan sikap di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, aliansi tersebut meminta pemerintah daerah berani menyampaikan evaluasi secara resmi kepada Pemerintah Pusat apabila implementasi program di daerah dinilai belum berjalan optimal. Kamis (23/7)
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, Nopiyanto, menjadi panggung kritik terhadap tata kelola kebijakan publik, khususnya pelaksanaan Program MBG, pengelolaan APBN dan APBD, serta penggunaan anggaran yang dinilai harus semakin transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam orasinya, Nopiyanto menegaskan bahwa ALAM BAKA tidak menolak tujuan Program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, menurutnya, sebagai program nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, pemerintah wajib membuka ruang evaluasi secara menyeluruh apabila masih muncul berbagai persoalan di lapangan.
“Semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkannya secara terbuka.
Evaluasi bukanlah bentuk penolakan terhadap program, melainkan bagian dari tanggung jawab agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Nopiyanto di hadapan massa aksi.
ALAM BAKA menilai Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan konstitusional untuk menyampaikan kondisi riil pelaksanaan MBG kepada Pemerintah Pusat.
Pemerintah daerah, menurut mereka, tidak cukup hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga harus menjadi penyampai fakta lapangan sekaligus pemberi rekomendasi perbaikan demi keberhasilan program nasional.
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka mendesak Gubernur Lampung agar segera menyampaikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Pusat guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG apabila ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya di daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh memilih diam ketika berbagai polemik terjadi di lapangan. Keberanian menyampaikan evaluasi kepada pemerintah pusat bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat Lampung. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan sebuah kebijakan,” ujar Nopiyanto.
Tidak hanya menyoroti Program MBG, ALAM BAKA juga mengangkat isu tata kelola keuangan daerah. Massa meminta Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan transparansi pengelolaan APBD, termasuk memberikan penjelasan terbuka mengenai belanja jasa tenaga ahli, pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun kepada Bank BJB, serta berbagai kebijakan anggaran yang dinilai perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
Aliansi tersebut juga mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
Mereka meminta dilakukan audit investigatif terhadap kebijakan pengelolaan APBD yang berpotensi menimbulkan inefisiensi maupun pemborosan, termasuk penelusuran tata kelola PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB) apabila ditemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pernyataan sikapnya, ALAM BAKA menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, audit pelaksanaan MBG di Provinsi Lampung, peningkatan transparansi pengelolaan APBD, penjelasan atas berbagai kebijakan anggaran yang menjadi perhatian publik, penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung, serta penegakan hukum secara profesional terhadap setiap dugaan penyimpangan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Bagi ALAM BAKA, pengawasan terhadap APBN dan APBD merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara bertanggung jawab.
Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik tidak boleh dipandang sebagai upaya menghambat pembangunan, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menutup aksinya, Nopiyanto kembali menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi objektif kepada Pemerintah Pusat.
“Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru transparansi adalah fondasi pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
Kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Pemerintah Pusat, sehingga setiap kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, benar-benar dievaluasi dan disempurnakan demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Hingga aksi berakhir, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun DPRD Provinsi Lampung terkait tuntutan yang disampaikan ALAM BAKA.
Sesuai prinsip keberimbangan, media masih menunggu dan membuka ruang bagi klarifikasi atau penjelasan dari pihak-pihak terkait atas berbagai tuntutan dan pernyataan yang disampaikan dalam aksi tersebut. (*)
