Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah preventif dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi megathrust dan tsunami. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan jajaran TNI, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait.
Hal tersebut dikemukakan dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan tim pakar dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekdaprov, Senin (5/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov mengatakan bahwa bencana alam adalah risiko nyata yang memerlukan mitigasi terukur dan terencana. Menurutnya, kesiapsiagaan kolektif menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Lampung.
“Mitigasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi melalui inovasi teknologinya, TNI/Polri dari sisi kesiapsiagaan personel, hingga peran aktif dunia usaha dan masyarakat,” ujar Sekdaprov
Dalam pertemuan tersebut, tim Fakultas Teknik Unila memperkenalkan inovasi Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS). Teknologi yang berbasis pada Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut (PUMMA) ini dirancang khusus untuk memantau anomali muka air laut secara real-time.
Dekan Fakultas Teknik Unila, Ahmad Herison, menjelaskan bahwa pengembangan sistem ini murni didasari pada misi kemanusiaan. Inovasi ini menawarkan efisiensi biaya dan kemudahan perawatan dibandingkan sistem impor, namun tetap memiliki akurasi tinggi karena terintegrasi langsung dengan data BMKG.
“Sistem ini kami arahkan untuk ditempatkan di titik strategis seperti pesisir dan pelabuhan. Tujuannya agar peringatan dini bisa sampai ke masyarakat lebih cepat dan akurat,” jelas Ahmad.
Senada dengan hal itu, Ginta Wiryasenjaya selaku inisiator penguatan mitigasi di Lampung, menambahkan bahwa teknologi ini mengombinasikan sensor darat dan laut (buoy).
Ia menekankan pentingnya menyikapi informasi potensi bencana dengan kesiapan teknis, bukan kepanikan.
Selain kesiapan alat, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian pada aspek literasi bencana. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, menyebutkan bahwa efektivitas alat peringatan dini sangat bergantung pada kepedulian masyarakat di sekitar lokasi pemasangan.
“Kita ingin membangun ekosistem kesiapsiagaan. Jadi, masyarakat tidak hanya tahu ada alatnya, tapi juga paham apa yang harus dilakukan saat sirine berbunyi,” kata Rudy.
Kedepan, Pemprov Lampung berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan guna mengimplementasikan teknologi U-TEWS ini ke dalam kanal-kanal informasi publik, termasuk melalui rumah ibadah dan perangkat komunikasi desa di wilayah rawan bencana.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Provinsi Lampung memiliki ketahanan bencana yang lebih solid demi menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh warga. (*)
