Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.
Upaya ini ditegaskan melalui audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Jumat (25/07/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemprov Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi dengan BPKP, menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Lampung yang menekankan pentingnya pendampingan BPKP bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
“Amanah dari Bapak Gubernur adalah agar Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa berdampingan dengan BPKP, berdiskusi, dan menyelaraskan pemahaman dalam menginterpretasikan sebuah kebijakan,” ujar Sekdaprov
Sekdaprov menambahkan bahwa hal ini sangat krusial, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Dalam setiap pengambilan kebijakan, Bapak Gubernur meminta BPKP sebagai pembanding dari semua asumsi dan narasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk optimalisasi tata kelola seluruh aset dan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.
Plt. Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiyawan, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa BPKP telah lama mengedepankan pendekatan kemitraan dengan pemerintah daerah.
“Eksistensi pendampingan antara BPKP pusat dan daerah sudah jauh dilakukan. Kami menyebut pemerintah daerah sebagai mitra, bukan objek. Oleh karena itu, kami mengajak untuk bersama-sama berdiskusi serta bertukar pikiran,” jelas Agus.
Menurut Plt. Kepala Perwakilan BPKP Lampung, akuntabilitas adalah hal yang sangat penting, mengingat dana yang dikelola adalah dana publik yang bersumber dari rakyat.
Agus Setiyawan juga menjelaskan tiga fokus utama BPKP, yaitu manajemen pemerintah, manajemen risiko, dan pengendalian. Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki peluang besar untuk dapat menghasilkan pendapatan dari aset-aset yang telah dimiliki.
“Pada prinsipnya, kami siap menjadi pendamping dan mitra yang akan lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut,” ucapnya.
Kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP ini diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan. Dengan sinergi yang kuat ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung. (*)
