BANDAR LAMPUNG – Penguatan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aparat dan ketegasan dalam menangani perkara, tetapi juga oleh kesiapan sarana pendukung yang menjamin setiap proses berjalan profesional, tertib, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditunjukkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung melalui pembangunan Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUBASAN) di Jalan P. Emir M. Noer, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
Pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama pada yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Lampung Tjakra Suyana Eka Putra, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Baharuddin M., S.H., M.H., jajaran Kejaksaan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandar Lampung, serta pihak rekanan pelaksana pembangunan.
Pembangunan RUBASAN ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola barang bukti dan benda sitaan negara agar tersimpan secara lebih aman, teratur, dan memenuhi standar pengelolaan yang profesional.
Kajari Bandar Lampung Baharuddin M. menegaskan, keberadaan gedung RUBASAN merupakan kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kejaksaan, khususnya dalam pengelolaan barang bukti.
Menurutnya, barang bukti dan benda sitaan negara merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum sehingga penyimpanan, pemeliharaan, serta pengamanannya harus dilakukan dengan standar yang dapat di pertanggung jawabkan.
“RUBASAN memiliki peran vital dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya gedung baru ini, diharapkan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan benda sitaan maupun barang bukti bisa dilakukan secara lebih profesional, tertata, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan ruang penyimpanan selama ini menjadi salah satu tantangan, terutama seiring meningkatnya volume barang bukti yang harus dikelola.
Karena itu, pembangunan fasilitas baru diharapkan mampu menghadirkan sistem penyimpanan yang lebih sistematis berdasarkan klasifikasi perkara, sekaligus meminimalkan risiko kerusakan, kehilangan, maupun perubahan kondisi barang bukti.
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Gedung RUBASAN Kejari Bandar Lampung.
Ia menilai, penguatan fasilitas penegakan hukum merupakan bagian dari upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat mendukung pembangunan RUBASAN ini. Ini bukan hanya tentang gedung, tetapi tentang komitmen kita bersama untuk mewujudkan pelayanan hukum yang profesional dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dukungan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum.
Sebab, kualitas tata kelola pemerintahan tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi, tanggung jawab, dan komitmen bersama.
Sementara itu, Wakajati Lampung Tjakra Suyana Eka Putra menyambut baik pembangunan tersebut.
Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas kejaksaan dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, keberadaan Gedung RUBASAN diharapkan menjadi bagian dari pembenahan sistem pengelolaan barang bukti di lingkungan Kejari Bandar Lampung.
Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi sistem keamanan dan manajemen penyimpanan yang memadai guna menjaga kondisi serta keutuhan barang bukti selama proses hukum berlangsung.
Hal ini penting karena pengelolaan barang bukti bukan sekadar persoalan administratif.
Di dalamnya terdapat tanggung jawab hukum, kepercayaan publik, serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara.
Dengan dimulainya pembangunan RUBASAN, Kejari Bandar Lampung diharapkan semakin memperkuat tata kelola penanganan perkara, mulai dari tahap penanganan hingga pelaksanaan putusan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan fasilitas penegakan hukum tidak cukup diukur dari berdirinya sebuah gedung.
Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana fasilitas tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas pengelolaan barang bukti, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Pembangunan RUBASAN ini pun menjadi bagian dari komitmen Kejari Bandar Lampung dalam mendukung terwujudnya zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Sebab, penegakan hukum yang kuat bukan hanya tentang ketegasan dalam menindak pelanggaran, tetapi juga tentang kesungguhan menjaga setiap proses agar berjalan transparan, profesional, dan dapat di pertanggung jawabkan. (*)
![]()