Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang digelar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh gubernur di hadapan 220 peserta pelaku UMKM serta sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Bisnis PNM Kindaris, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Lampung yang diwakili oleh Deputi Direktur Pengawasan PEPK, LMS, Ibu Eti Eliyati, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, EVP Pengembangan Bisnis dan Jasa Manajemen PT PNM, Razak Manan Ahmad dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Evie Fatmawati.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebut kontribusi UMKM sangat besar terhadap perputaran ekonomi di Lampung.
“Sebanyak 51 persen uang yang beredar di Provinsi Lampung ini didukung oleh pergerakan ekonomi UMKM. Ada sekitar 498.000 pelaku UMKM yang selama ini menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan, struktur ekonomi Lampung saat ini ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp520 triliun. Komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong menjadi penopang utama.
Menurut Gubernur, stabilitas harga komoditas sepanjang 2025 turut mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Ketika harga komoditas terjaga, pendapatan masyarakat meningkat dan konsumsi ikut naik. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat,” katanya.
Meski demikian, Gubernur mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan manajerial, akses pemasaran, hingga daya saing produk. Ia menilai sebagian besar UMKM masih bergerak secara mandiri tanpa dukungan ekosistem yang memadai.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM melalui pelatihan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
“Teknologi harus kita gunakan untuk menutup kekurangan, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing,” ujar Gubernur.
Ia juga menyoroti potensi besar sektor pariwisata yang dapat menjadi pasar bagi produk UMKM. Pada 2025, jumlah wisatawan ke Lampung mencapai sekitar 25 juta orang dengan total perputaran uang diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
“Jangan sampai belanja wisatawan justru didominasi produk luar. Kita ingin produk UMKM lokal menjadi pilihan utama,” katanya.
Sementara itu, Direktur Bisnis PNM Kindaris mengatakan kegiatan PKU Akbar mengusung tema “AI untuk UMKM, Lebih Efisien dan Lebih Untung” sebagai upaya mendorong pelaku usaha beradaptasi dengan era digital.
Menurut Kindaris, PNM tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pendampingan melalui tiga pilar utama, yakni modal finansial, intelektual, dan sosial.
“Selama lima tahun terakhir, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp346 triliun kepada lebih dari 22 juta nasabah di seluruh Indonesia,” ucap Kindaris.
Khusus di Lampung, PNM mencatat memiliki 466.000 nasabah aktif dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp17,8 triliun dalam lima tahun terakhir. Pada 2026, PNM menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp3 triliun serta pelaksanaan 1.796 kegiatan pelatihan untuk 71.000 nasabah.
Kindaris menilai pemanfaatan AI dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara lebih efisien, mulai dari pencatatan keuangan hingga strategi pemasaran.
“Dengan teknologi, UMKM bisa meningkatkan produktivitas, memahami pasar, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama PNM berharap tercipta UMKM yang lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Penguatan kapasitas tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
