Tulang Bawang — Ditengah Kesulitan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang malah menggelontorkan anggaran fantastis untuk merehab Rumah Dinas Ketua DPRD dan Wakil Bupati Tulangbawang Rp4 Miliar.
Papan informasi yang terpampang di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang, memuat dua proyek dengan nilai kontrak fantastis yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tulangbawang. Dengan rinciannya: Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Tulang Bawang (Lanjutan) Nilai Kontrak: Rp2.121.228.634, Pelaksana: CV Aurora Abadi, Pengawas: CV Vianika Wastu Bhumi, Waktu Pelaksanaan: 120 hari kalender.
Kemudian Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Tulangbawang, Nilai Kontrak: Rp2.032.184.527,89, Pelaksana: CV Surya Jaya Abadi Konstruksi, Pengawas: CV Wahana Pratama Agartha Konsultan, Waktu Pelaksanaan: 120 hari kalender, dimulai 3 September 2025 hingga 31 Desember 2025.
Dikatakan salah satu warga Tulangbawang, Heven Irawan, anggaran lebih dari Rp4 miliar hanya untuk rehabilitasi rumah dinas pejabat tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi perekonomian rakyat yang semakin sulit. Disaat harga kebutuhan pokok melambung, lapangan kerja sulit, dan masyarakat masih banyak yang mengeluh soal infrastruktur dasar seperti jalan rusak, drainase buruk, sekolah butuh perbaikan, dan layanan kesehatan minim, justru anggaran jumbo ini digelontorkan untuk mempercantik rumah dinas.
“Apakah rumah dinas pejabat memang lebih penting daripada rumah rakyat yang bocor dan roboh, apakah wajah bangunan rumah dinas lebih mendesak daripada wajah kemiskinan di kampung-kampung,” terang nya kesal.
Ditambahkan Heven Irawan, prioritaskan kebutuhan rakyat kecil. Jalan desa, irigasi pertanian, fasilitas kesehatan, dan sekolah jauh lebih urgen dibanding renovasi rumah dinas. Terapkan efisiensi anggaran. Tidak semua rehabilitasi harus menghabiskan miliaran rupiah, apalagi jika hanya bersifat kosmetik.
“Keterbukaan publik. Masyarakat berhak tahu urgensi dan detail pekerjaan, bukan sekadar angka besar di papan proyek. Audit independen. Perlu pengawasan ketat dari BPK, inspektorat, dan masyarakat sipil agar proyek seperti ini tidak jadi ajang pemborosan atau bancakan,” ucap Heven Irawan.
Lanjut Heven Irawan, di era sulit seperti sekarang, proyek bernilai miliaran untuk rumah dinas pejabat terasa tidak punya empati pada penderitaan rakyat. Pemerintah daerah seharusnya lebih peka, mengarahkan APBD untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan segelintir elit.
“Jika pola anggaran seperti ini terus berulang, jangan salahkan rakyat bila kepercayaan terhadap pemimpin semakin terkikis,” papar Heven Irawan (Red)
