TULANGBAWANG – Polemik yang mencuat akibat Surat Edaran (SE) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulangbawang terus menuai kritik tajam dari kalangan insan pers. Para wartawan dan pemilik perusahaan media menilai SE tersebut tidak hanya merugikan secara profesional, namun juga menggerus ekosistem perekonomian media lokal yang semakin terpuruk. Senin, (22/09/2025)
Bupati Tulangbawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, didesak untuk mengambil langkah tegas dan bijak dalam menyikapi persoalan ini. Desakan tersebut menguat lantaran Bupati sebelumnya telah berjanji kepada massa aksi wartawan pada 15 September 2025 untuk segera menuntaskan masalah yang mereka hadapi.
“Retorika yang muncul dari SE ini nyata-nyata melemahkan pendapatan insan pers. Kita tidak hanya bicara wartawan, tetapi juga perusahaan media yang terancam eksistensinya akibat regulasi yang diduga bertentangan dengan aturan perundang-undangan,” tegas Jeffry dan Abdul Rohman direktur media lokal.
Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung selama dua tahun tanpa kepastian. Alhasil, sejumlah wartawan merasa wajar menggelar aksi protes karena dibiarkan begitu saja tanpa pemasukan yang layak.
Masyarakat pers berharap agar Bupati Qudrotul Ikhwan menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kebebasan pers serta keberlanjutan perusahaan media lokal.
Salah satu tuntutan utama adalah agar Kadis Kominfo saat ini segera diturunkan ke jabatan lain, demi menghindari semakin keruhnya suasana.
“Bupati harus menunjukkan eksistensinya. Jika tidak ada langkah nyata, maka hal ini justru akan menghambat ekosistem pers di Tulangbawang, khususnya di Menggala yang menjadi pusat aktivitas media,” pungkasnya.
Polemik ini kini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Qudrotul Ikhwan. Apakah ia berani mengambil langkah strategis demi meredam gejolak, atau justru membiarkan konflik berkepanjangan yang bisa memperlemah sendi demokrasi di daerah?
Penulis: Jeffry Pratama
