TULANG BAWANG – Menindaklanjuti aksi damai yang dilakukan ratusan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Tulang Bawang Bersatu (FWTB) beberapa hari lalu, DPRD Kabupaten Tulang Bawang bertindak cepat dengan menjadwalkan agenda hearing resmi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada hari ini, Rabu, (17/09/2025)
Langkah ini diambil menyusul gelombang protes dari insan pers terhadap kebijakan dan perilaku jajaran pejabat Diskominfo yang dinilai mencederai prinsip kemitraan, transparansi, serta mengganggu iklim komunikasi antara pemerintah dan media massa.
Informasi ini disampaikan langsung melalui grup resmi FWTB, yang menegaskan bahwa pemanggilan Diskominfo oleh DPRD bertujuan menggali akar permasalahan hingga mendorong penyelesaian tegas terhadap tuntutan jurnalis. Koordinator Lapangan FWTB, Erwinsyah, menyambut baik respons cepat DPRD atas desakan publik.
“Alhamdulillah, pihak DPRD tanggap dan langsung mengagendakan hearing. Ini menjadi ujian: apakah DPRD berpihak pada kepentingan publik dan kebebasan pers, atau justru melindungi kebijakan sepihak yang dibuat Diskominfo,” tegas Erwinsyah.
Lebih lanjut, Erwinsyah menyoroti bahwa keberadaan Diskominfo seharusnya menjadi jembatan kemitraan antara pemerintah daerah dan media, bukan sebaliknya menjadi sumber konflik yang justru merusak iklim demokrasi lokal.
“Kami melihat Kadis Kominfo justru memperkeruh suasana. Ratusan media turun ke jalan bukan tanpa sebab. Ini sejarah kelam komunikasi publik di Tulang Bawang yang harus segera diluruskan,” tambahnya.
Lima Tuntutan FWTB
Dalam aksi damai sebelumnya, FWTB mengajukan lima tuntutan tegas:
1. Mendesak Bupati Tulang Bawang untuk segera mencopot Kadis Kominfo beserta Sekretaris, Kabid II, dan Kasi Bidang Kemitraan, karena dinilai gagal menjalankan fungsi sebagai mediator antara insan pers dan Pemkab.
2. Menuntut pembatalan Surat Edaran Kadis Kominfo tertanggal 12 Maret 2025 (Nomor: B/400.14.5.6/42.IV.14/III/2025) yang dianggap bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Mengembalikan mekanisme anggaran publikasi ke setiap satuan kerja perangkat daerah (Satker) seperti semula, dan tidak lagi dipusatkan di Diskominfo.
4. Menuntut pendataan ulang perusahaan pers berdasarkan kualifikasi, spesifikasi, dan kredibilitas media, bukan sekadar administrasi formal.
5. Menuntut transparansi dalam tata kelola anggaran belanja media, termasuk publikasi, advetorial, dan surat kabar cetak, serta pelayanan yang profesional dan akuntabel dari Diskominfo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD. Ketua DPRD yang coba dihubungi wartawan masih belum bisa memberikan keterangan karena tengah dalam agenda internal.
Sementara itu, mata publik Tulang Bawang kini tertuju pada hasil hearing yang digelar hari ini. Apakah DPRD akan mengambil sikap tegas dan berpihak kepada kemerdekaan pers, atau justru memperkuat kesan bahwa suara wartawan bukanlah prioritas bagi para pengambil kebijakan. (Jeffry)
