BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Auditorium Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (07/05/2025).
Gubernur menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan lima tahun ke depan harus menjadi tonggak bagi kemajuan Lampung dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Visi kita adalah, Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas,” tegas Gubernur.
Gubernur menjabarkan bahwa pembangunan daerah akan difokuskan pada tiga cita utama :
Pertama, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Inovatif. Gubernur menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, mengingat 40% tenaga kerja Lampung berada di sektor ini. Target produksi padi tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,5 juta ton sebagai bagian dari komitmen mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan kota baru berbasis eco-city akan menjadi prioritas.
“Kedua, SDM Unggul dan Produktif, IPM Lampung tahun 2024 berada pada posisi ke-26 secara nasional. Ini harus menjadi cambuk bagi kita,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan pentingnya akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang manusiawi, dan peningkatan keterampilan kerja lulusan sekolah menengah.
Ketiga, Masyarakat Beradab dan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas. Menurutnya, Lampung sebagai miniatur Indonesia harus menjaga keragaman dalam bingkai persatuan. Pemerintah dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan sekadar pengelola anggaran. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, digitalisasi, hingga dinamika global yang membutuhkan perencanaan adaptif, progresif, dan terukur.
Tahun 2026, menurutnya, menjadi momen krusial dalam mengimplementasikan visi dan misi RPJMD 2025–2029, sehingga seluruh pemerintah daerah diminta menyelaraskan RKPD dengan sasaran strategis tersebut.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan dan menyepakati rancangan RPJMD dan RKPD.
“Hasil kesepakatan forum akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Musrenbang ini juga diisi dengan pemaparan dari berbagai tokoh nasional. Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan materi bertema “Sinergi Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas”.
Sementara itu, Deputi Perencanaan Makro Bappenas, Eka Chandra Buana, menyampaikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional 2025–2029.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, juga turut menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari perencanaan daerah yang inklusif dan partisipatif.
Kegiatan Musrenbang juga diisi dengan adanya sesi diskusi panel bersama Rektor Universitas Bandar Lampung Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, Kepala KPw BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, serta perwakilan dari EBTKE Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov Lampung juga menyerahkan Anugerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2025 kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai aktif mendukung pembangunan daerah melalui program CSR. Penghargaan ini terdiri dari empat kategori : Platinum, Gold, Silver, dan Bronze.
Perusahaan penerima penghargaan itu diantaranya yakni :
Kategori Platinum: PT Pertamina Geothermal Energy
Kategori Gold:
1. PT Bukit Asam Tbk – Unit Pelabuhan Tarahan
2. PT Coca Cola Europacific Partners
3. PT PLN (Persero) UID Lampung
4. PT Sumber Indahperkasa – Katibung
5. PT Tirta Investama
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung 2014–2019, Bachtiar Basri, Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Lampung, Rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala OPD, tokoh masyarakat, akademisi, ormas, insan pers, serta kalangan dunia usaha. (*)
