BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mulai menyiapkan langkah penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Meski masih mengedepankan pendekatan persuasif, Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan penindakan tegas menjadi opsi apabila pelanggaran terus berulang dan mengganggu kelancaran maupun keselamatan lalu lintas.
Kepala Dishub Kota Bandarlampung, Socrat Pringgodanu, mengatakan pendekatan preventif dan pembinaan masih menjadi langkah utama dalam menangani persoalan parkir liar.
Namun, pendekatan tersebut bukan berarti pemerintah akan membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa konsekuensi.
Menurutnya, Dishub bersama Kepolisian tengah mempersiapkan langkah penertiban terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan, khususnya pada sejumlah ruas jalan protokol yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi.
Socrat menegaskan, persoalan parkir tidak semata-mata menjadi urusan pengelola tempat usaha. Hotel, kafe, dan pusat kegiatan usaha memang memiliki tanggung jawab menyediakan serta mengelola fasilitas parkir bagi pelanggan.
Akan tetapi, ketika kendaraan pengunjung meluber hingga menggunakan badan jalan dan menghambat arus lalu lintas, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban.
Dalam konteks tersebut, Dishub akan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas untuk memastikan fungsi jalan tetap terjaga dan kepentingan pengguna jalan tidak dikorbankan oleh kepentingan parkir tempat usaha.
Tak hanya teguran, Dishub juga mempertimbangkan penerapan sanksi berupa penguncian roda atau pemasangan rantai pada kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan.
Bahkan, pengempesan ban turut disebut sebagai salah satu opsi penindakan apabila pelanggaran terus dilakukan.
Langkah tersebut dimaksudkan sebagai efek jera bagi pengendara yang mengabaikan aturan hingga menghambat lalu lintas atau berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Meski demikian, Socrat menegaskan bahwa hingga saat ini Dishub masih mengutamakan pembinaan dan teguran sebelum menerapkan tindakan yang lebih tegas.
“Sejauh ini kita di Kota Bandarlampung masih bersikap persuasif, masih pembinaan dan teguran-teguran,” ujarnya.
Persoalan parkir liar sejatinya bukan hanya menyangkut kedisiplinan pengendara, melainkan juga menyangkut hak publik atas ruang jalan. Badan jalan merupakan fasilitas bersama yang harus menjamin kelancaran mobilitas, bukan menjadi ruang parkir tambahan bagi kendaraan pelanggan tempat usaha.
Karena itu, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari jumlah kendaraan yang dikunci atau ditindak. Konsistensi pengawasan, kepatuhan pengelola usaha, ketersediaan fasilitas parkir, serta penerapan aturan tanpa tebang pilih menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak.
Pemkot Bandarlampung kini dihadapkan pada pekerjaan memastikan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kepentingan masyarakat luas. Pendekatan persuasif patut dikedepankan, tetapi ketegasan harus hadir ketika peringatan tidak lagi diindahkan.
Sebab, ketertiban lalu lintas bukan sekadar urusan petugas dan pengendara, melainkan cerminan tanggung jawab bersama dalam menjaga hak setiap warga untuk menggunakan jalan secara aman dan nyaman. (*)
![]()