TULANG BAWANG – Penanganan kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) di perkebunan kelapa sawit yang diduga milik perusahaan BW, Kampung Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, kini kembali menjadi perhatian publik.
Hampir satu tahun sejak laporan polisi diterbitkan, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana proses hukum perkara tersebut berjalan.
Persoalan semakin mengemuka setelah seseorang yang disebut-sebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terlihat kembali menjalankan aktivitas sebagai aparatur kampung.
Pertanyaan tersebut bukan persoalan sepele. Sebab, ketika sebuah perkara pidana telah dilaporkan secara resmi, masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai proses penanganannya. Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru melahirkan spekulasi dan menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Sorotan masyarakat mencuat setelah orang yang dipersoalkan tersebut terlihat menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Gedung Aji, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Camat Gedung Aji, Kapolsek Gedung Aji, serta sejumlah masyarakat.
Kehadirannya menimbulkan tanda tanya. Warga mempertanyakan bagaimana proses administrasi pemerintahan kampung berjalan, sementara status hukum yang bersangkutan masih menjadi informasi yang belum memperoleh kejelasan resmi. Seorang warga mengungkapkan keheranannya atas situasi tersebut.
“Bagaimana bisa orang yang disebut DPO kembali menjabat sebagai aparatur kampung? Kami sebagai masyarakat kecil tentu mempertanyakan hal ini. Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang perlu dijawab melalui fakta, dokumen, dan penjelasan resmi, bukan dibiarkan berkembang menjadi dugaan tanpa kepastian.
Dalam upaya memperoleh kejelasan, wartawan meminta keterangan Kapolsek Gedung Aji, IPDA Muhamad Syaifudin, S.H., M.M., terkait keberadaan seseorang yang oleh warga disebut sebagai DPO di lingkungan pemerintahan kecamatan.
Berdasarkan keterangan wartawan di lapangan, Kapolsek menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu arahan pimpinan karena baru menjabat sebagai Kapolsek Gedung Aji.
Penjelasan tersebut patut menjadi perhatian. Pergantian pejabat memang merupakan bagian dari dinamika organisasi, tetapi kesinambungan penanganan perkara tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang menduduki jabatan.
Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan pidana tetap ditangani berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Camat Gedung Aji, Yusar Riyaman Saleh, S.H., M.M., mengaku baru mengetahui informasi mengenai dugaan status DPO tersebut.
“Saya juga baru tahu kalau dia DPO. Usulan sekretaris kampung atas dasar usulan Kepala Kampung Toni,” demikian keterangan Camat sebagaimana disampaikan wartawan.
Camat menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki dasar tertulis untuk melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Ia juga menyatakan akan meminta penjelasan kepada Kepala Kampung terkait proses pengusulan tersebut.
Selain itu, Camat menyinggung perlunya memastikan apakah perkara yang dimaksud telah dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Di sinilah persoalan membutuhkan pemeriksaan lebih jauh. Status kepegawaian atau jabatan aparatur kampung harus ditelaah berdasarkan ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku.
Sementara status DPO dan penghentian penyidikan merupakan kewenangan serta tanggung jawab institusi kepolisian sesuai prosedur hukum.
Kedua persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan, tetapi juga tidak boleh diabaikan.
Iqbal, wartawan Haluan, menyampaikan bahwa dirinya bersama tim telah melakukan penelusuran langsung untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Timnya mendatangi Polres Tulang Bawang guna meminta klarifikasi mengenai perkembangan penyidikan dan kepastian status hukum orang yang dipersoalkan.
Namun, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh jawaban langsung dari pejabat yang hendak ditemui.
“Saat kami datang ke Polres Tulang Bawang, kami tidak ditemui. Stafnya menyampaikan bahwa Kasat sedang pergi,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan, langkah jurnalistik yang dilakukan bukan untuk menghakimi ataupun membangun opini sepihak, melainkan meminta institusi berwenang menjelaskan fakta hukum secara terbuka.
“Kami datang bukan untuk menghakimi. Kami hanya meminta penjelasan resmi. Jika memang sudah ada SP3, mohon ditunjukkan dasar dan dokumennya.
Namun, jika status DPO masih berlaku, mengapa belum ada tindakan sesuai prosedur? Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Iqbal, keterbukaan kepolisian merupakan bagian penting dari tanggung jawab institusi kepada masyarakat.
Sebab, ketika sebuah laporan pidana telah tercatat secara resmi, publik tidak semestinya dibiarkan terus bertanya tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangannya.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan pelapor, perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, dengan lokasi kejadian di perkebunan kelapa sawit Kampung Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang.
Dokumen laporan polisi tersebut menjadi dasar penting untuk meminta penjelasan mengenai tindak lanjut penanganan perkara.
Namun, keberadaan laporan polisi tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah ataupun memastikan bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai DPO.
Persoalan ini juga menyentuh aspek tata kelola pemerintahan kampung.
Pelapor meminta Bupati Tulang Bawang melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi pengangkatan atau pengembalian jabatan aparatur kampung yang bersangkutan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Tulang Bawang juga diminta menelaah proses tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi telah dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, dan persyaratan yang berlaku.
Pemerintah daerah tidak seharusnya mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi lisan.
Sebaliknya, setiap tindakan administratif harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Di sisi lain, Kapolres Tulang Bawang diminta memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan, kepastian status DPO, serta dasar hukum apabila terdapat penghentian perkara.
Pelapor juga meminta agar pihak-pihak terkait memberikan jawaban tertulis paling lambat dua hari kerja sejak surat permohonan diterima.
Persoalan ini tidak semata-mata tentang seseorang yang kembali terlihat dalam kegiatan pemerintahan kampung. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana institusi penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada masyarakat.
Jika status DPO masih berlaku, kepolisian perlu menjelaskan langkah penanganan yang telah dilakukan sesuai prosedur.
Jika status tersebut telah dicabut, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar dan mekanisme pencabutannya.
Jika penyidikan telah dihentikan, SP3 beserta alasan hukumnya harus dapat dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian pula pemerintah daerah, yang harus memastikan setiap keputusan terkait aparatur kampung tidak mengabaikan aturan administrasi pemerintahan.
Hukum tidak boleh bekerja dalam ruang gelap. Kewenangan tidak boleh berjalan tanpa pertanggungjawaban. Dan kepercayaan masyarakat tidak bisa dipelihara hanya dengan pernyataan, melainkan melalui tindakan nyata, transparansi, serta konsistensi.
Masyarakat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Masyarakat hanya meminta agar hukum diterapkan secara setara, proses pemerintahan berjalan sesuai aturan, dan setiap pertanyaan yang menyangkut kepentingan publik dijawab berdasarkan fakta.
Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya banyaknya laporan yang diterima, melainkan juga kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi lanjutan dari Polres Tulang Bawang, Kepala Kampung Gedung Aji, Dinas PMK Kabupaten Tulang Bawang, serta pihak-pihak terkait lainnya,” Pungkasnya (Red)
