TULANG BAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan kasus pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya Perseroda Tahun 2025. Setelah penetapan status tersangka, NVM langsung menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.
Penetapan tersebut menandai perkembangan penting dalam pengusutan perkara pengelolaan SPBU milik perusahaan daerah.
Persoalan yang semula berfokus pada dugaan penyimpangan pengelolaan BBM kini berkembang pada dugaan upaya menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.
Berdasarkan keterangan Kejari Tulang Bawang, penyidikan perkara perintangan tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/L.8.18/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi serta mengumpulkan empat jenis alat bukti, yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, dan barang bukti elektronik.
Salah satu rangkaian fakta yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan aktivitas pengecoran BBM jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107, yang merupakan milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda.
Aktivitas tersebut, menurut hasil penyidikan yang disampaikan kejaksaan, diketahui oleh tersangka. Fakta itu kemudian didalami melalui pemeriksaan saksi lanjutan.
Perkembangan penyidikan mengungkap dugaan adanya upaya memengaruhi keterangan saksi, menghilangkan alat bukti maupun barang bukti, serta tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya diketahui oleh pihak direktur.
Kejaksaan menilai dugaan tindakan tersebut telah menjadi hambatan serius dalam proses pengungkapan perkara utama.
Penggeledahan yang dilakukan pada 24 Juni 2026 turut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan bukti, termasuk barang bukti elektronik yang kini digunakan dalam proses penyidikan.
Dalam konteks penegakan hukum, dugaan perintangan penyidikan bukan persoalan administratif semata. Jika terbukti, tindakan memengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti merupakan persoalan serius karena dapat mengganggu pencarian kebenaran materiil dan merusak proses peradilan.
Karena itu, penyidikan terhadap dugaan perintangan ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses hukum perkara pengelolaan SPBU tidak terhenti akibat intervensi terhadap saksi maupun alat bukti.
Atas rangkaian fakta dan alat bukti yang dikumpulkan, Kejari Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penyidik selanjutnya memutuskan melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses hukum.
Penetapan tersangka ini sekaligus mempertegas bahwa pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan aset dan usaha milik daerah tidak hanya menyangkut persoalan transaksi bisnis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum, integritas pengelolaan keuangan daerah, dan perlindungan kepentingan publik.
Dalam keterangannya, Kejari Tulang Bawang mengajak masyarakat, khususnya para saksi dan pihak yang mengetahui aktivitas pengecoran maupun penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara, agar bersedia memberikan keterangan kepada penyidik.
Kejaksaan juga menyoroti bahwa dugaan penyimpangan distribusi BBM tersebut berpotensi menghambat tujuan program pemerintah dalam menyediakan BBM bersubsidi, terutama bagi kalangan petani yang membutuhkan dukungan energi untuk kegiatan pertanian.
Persoalan ini memiliki dimensi kepentingan publik yang luas. Sebab, apabila distribusi BBM bersubsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru berpotensi kehilangan hak atas program yang dibiayai dan difasilitasi negara.
Di sisi lain, Kejari Tulang Bawang menyebut adanya spanduk dan aktivitas media sosial oleh sejumlah pihak yang dinilai tidak bertanggung jawab, yang turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
Namun, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan. Ia harus dijawab dengan transparansi, profesionalitas, konsistensi penegakan hukum, dan keberanian mengungkap perkara berdasarkan alat bukti.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa BUMD bukan ruang privat bagi segelintir orang yang mengelolanya. BUMD merupakan instrumen ekonomi daerah yang keberadaannya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tanggung jawab pengelolaan kekayaan daerah.
Setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara objektif. Setiap saksi harus mendapatkan perlindungan yang semestinya.
Setiap alat bukti harus dijaga. Dan setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran wajib diproses berdasarkan hukum, tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.
Penegakan hukum juga harus berjalan dalam koridor asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian tetap menjadi kewenangan proses peradilan yang harus dijalankan secara terbuka, objektif, dan akuntabel.
Kini, masyarakat menunggu kelanjutan pengungkapan perkara pengelolaan SPBU PT Tulang Bawang Jaya Perseroda. Bukan sekadar siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan sejauh mana perkara ini mampu mengungkap fakta secara utuh, memastikan pertanggung jawaban hukum, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah.
Sebab, pada akhirnya, hukum tidak boleh berhenti pada keberanian menetapkan tersangka. Hukum harus menghadirkan kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat,” Pungkasnya (Jeffry)
