TULANG BAWANG – Polemik dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikaitkan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayah Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, masih menjadi perhatian masyarakat, Sabtu (10/10/2026)
Laporan yang disebut telah disampaikan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala itu memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola distribusi BBM, efektivitas pengawasan, serta kepastian tindak lanjut penanganannya.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, keluhan masyarakat mengenai ketersediaan BBM dan dugaan distribusi yang tidak merata turut ramai di perbincangkan di media sosial.
Situasi ini menuntut penjelasan yang transparan dari pihak-pihak terkait, agar ruang publik tidak terus dipenuhi spekulasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Namun, satu hal harus ditegaskan, ramainya perbincangan bukan bukti tindak pidana, dan dugaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum diverifikasi oleh aparat berwenang.
Perbincangan mengenai distribusi BBM bersubsidi turut muncul melalui akun TikTok Media Lampung City, yang mengunggah konten beritanya.
Warganet bernama @ali toyib, Dalam komentar tersebut, ia menuliskan, “Ais percuma bang, Wakil bupati gak di anggap sama SPBU Terminal, kemarin aja lewat dia pulang dari situ, minyak 8 ton jam 10 habis.”Cetusnya
Ia kemudian mempertanyakan cepatnya BBM tersebut habis, dengan menyebut bahwa belum ada aktivitas Gapoktan yang terlihat sejak pagi. “Padahal gak ada Gapoktan buka aja jam 7, masa 8 ton minyak bisa habis 3 jam,” Tegasnya dengan geram
Pernyataan tersebut mencerminkan kecurigaan dan keresahan yang berkembang di kalangan warganet.
Meski demikian, keterangan mengenai volume delapan ton, waktu kedatangan dan habisnya stok, serta aktivitas pembeli perlu diverifikasi melalui catatan distribusi, penjualan, dan data operasional SPBU yang bersangkutan.
Tanpa data tersebut, cepat habisnya stok belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan.
Namun, apabila keluhan serupa terus muncul, hal itu patut menjadi bahan evaluasi dan pemeriksaan yang terukur.
Seorang tokoh masyarakat setempat, yang meminta identitasnya tidak ingin di siarkan, menyampaikan pandangannya mengenai polemik tersebut.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak semestinya dibiarkan berkembang menjadi kegaduhan tanpa penjelasan yang memadai dari pihak berwenang.
“Dalam hal ini, Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang pun ikut terbawa dalam perbincangan masyarakat.
Sebab, BBM ini disediakan untuk masyarakat, bukan untuk diangkut secara terus-menerus dengan cara dilangsir sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu,” ungkapnya.
Pernyataan itu merupakan pandangan narasumber, dan hal tersebut memang benar adanya dan fakta di lapangan, masyarakat pun sudah banyak yang tau akan hal ini.
Meski demikian, substansi yang disorot patut diperhatikan, distribusi BBM bersubsidi harus sesuai peruntukan, ketentuan penyaluran, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Akun TikTok bernama @MAFIA SOLAR SUBSIDI, dalam perbincangan di Akun Tiktok Media Lampung City, juga menyampaikan kritik terhadap tata kelola penyaluran BBM.
“Wakil Bupati pergi tetap gacor, kalau mau bagus ganti semua dari atas sampai operator,” tulis akun tersebut.
Namun, desakan mengganti seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga operator, merupakan pendapat pemilik akun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh unsur pengelola terlibat dalam pelanggaran.
Pembenahan tata kelola semestinya didasarkan pada hasil evaluasi, audit, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Persoalan dugaan penyimpangan BBM bersubsidi dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan memiliki sejumlah landasan hukum yang relevan untuk diperiksa, bergantung pada fakta dan unsur perbuatannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 mengatur sanksi terhadap setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Yang di sebutkan di Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Penerapan pasal-pasal tersebut tidak otomatis hanya karena terdapat keluhan distribusi BBM atau laporan masyarakat.
Aparat harus menguji unsur perbuatan, kewenangan, tujuan, hubungan sebab akibat, serta kerugian negara apabila dipersyaratkan oleh ketentuan yang diterapkan. untuk menyampaikan penjelasan,”Pungkasnya (Red)
