Bandar Lampung – Upaya Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kembali mencatatkan hasil positif, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2026, Provinsi Lampung mencatat inflasi terendah di Pulau Sumatera, baik secara bulanan (month to month) sebesar -0,49 persen maupun secara tahunan (year on year) sebesar 1,76 persen.
Capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa strategi pengendalian inflasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Keberhasilan tersebut juga ditopang oleh kinerja daerah. Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi terendah se-Sumatera dengan inflasi bulanan -1,06 persen dan inflasi tahunan 1,45 persen. Sementara itu, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan inflasi tahunan terendah kedua di Sumatera, yakni 1,74 persen.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri secara daring, Selasa (4/8/2026), juga disampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung pada minggu kelima Juli 2026 mengalami penurunan sebesar -1,64 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melandainya harga sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah.
Untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Hingga 4 Agustus 2026, realisasi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Lampung telah mencapai 12.175.975 kilogram atau 67,93 persen dari target, sedangkan distribusi Minyakita telah mencapai 6.710.880 liter.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengendalikan gejolak harga di tingkat konsumen.
Meski mencatatkan kinerja inflasi yang sangat baik, Pemerintah Provinsi Lampung tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan pangan akibat dampak El Nino yang diperkirakan berpotensi terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang.
Selain itu, Lampung juga masih menghadapi defisit produksi beberapa komoditas hortikultura, yakni bawang merah sebesar 2.780 ton, cabai rawit 3.266 ton, dan cabai besar 1.690 ton.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TPID, serta seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta penguatan produksi pangan.
Keberhasilan menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
