Bandar Lampung – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kelangkaan solar subsidi tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan keterbatasan pasokan.
Kondisi tersebut merupakan akumulasi persoalan tata kelola distribusi, ketepatan kuota, keterlambatan penyaluran, hingga fenomena panic buying yang semakin memperburuk situasi di lapangan.
Wakil Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Lampung, Donny Irawan, menegaskan bahwa akar persoalan harus diselesaikan dari hulu melalui kebijakan pemerintah yang mampu menjamin kecukupan kuota serta kepastian distribusi BBM subsidi.
“Yang paling penting adalah pembenahan kuota BBM subsidi. Pasokannya harus dipastikan mencukupi, distribusinya diperbaiki, dan pembeli yang berulang kali mengisi BBM juga harus ditertibkan.
Kalau masyarakat yakin besok masih tersedia, mereka tidak akan melakukan pembelian secara panik,” ujar Donny, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa antrean panjang bukan hanya dipicu keterbatasan stok, melainkan juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepastian ketersediaan solar subsidi.
Ketika publik merasa pasokan tidak menentu, kecenderungan membeli setiap kali memperoleh kesempatan menjadi respons yang sulit dihindari. Akibatnya, tekanan terhadap distribusi semakin besar dan antrean terus memanjang.
Namun demikian, Donny menegaskan Hiswana Migas tidak berada pada posisi untuk menjelaskan kondisi stok nasional maupun alokasi distribusi ke masing-masing SPBU. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pertamina.
“Kalau soal stok maupun pembagian ke setiap SPBU, itu merupakan ranah Pertamina.
Masing-masing SPBU menerima alokasi yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan,” jelasnya.
Selain faktor kuota, distribusi BBM juga dinilai masih menghadapi berbagai kendala teknis.
Mulai dari keterlambatan kapal pengangkut bersandar, antrean mobil tangki di terminal BBM, hingga keterlambatan pengiriman ke SPBU menjadi mata rantai yang berdampak langsung terhadap ketersediaan solar di tingkat konsumen.
Persoalan tersebut semakin diperparah karena sebagian besar SPBU tidak memiliki buffer stock yang memadai untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi.
Ketika pasokan terlambat tiba, stok yang tersedia cepat habis dan masyarakat kembali menghadapi ketidakpastian.
“Kalau SPBU memiliki buffer stock, saat mobil tangki terlambat datang masih ada cadangan.
Sekarang justru itu yang menjadi persoalan sehingga stok cepat habis dan masyarakat semakin khawatir,” ungkapnya.
Hiswana Migas menilai penyelesaian persoalan solar subsidi tidak cukup hanya dengan menambah pasokan. Pemerintah juga dituntut memperbaiki sistem distribusi, memastikan kuota sesuai kebutuhan riil daerah, memperketat pengawasan agar subsidi tepat sasaran, sekaligus menindak praktik pembelian berulang yang berpotensi mengganggu pemerataan distribusi.
“Selain stok, perilaku konsumen juga menjadi perhatian. Aparat perlu ikut melakukan pengawasan agar pembelian BBM subsidi benar-benar sesuai peruntukannya,” tambah Donny.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa SPBU bukanlah tempat penyimpanan BBM dalam jumlah besar.
Sistem distribusi yang berjalan saat ini mengandalkan pasokan langsung dari terminal ke SPBU, sehingga setiap keterlambatan pengiriman akan segera berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, persoalan solar subsidi tidak dapat disederhanakan menjadi isu kelangkaan semata.
Kondisi ini merupakan indikator bahwa tata kelola distribusi energi masih memerlukan pembenahan menyeluruh agar mampu menjamin kepastian layanan publik.
Hiswana Migas pun mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi secara komprehensif dengan tetap menjamin kepastian kuota, kelancaran distribusi, serta pengawasan yang efektif.
Kepastian pasokan dinilai menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus mengakhiri antrean panjang yang selama ini menjadi potret rapuhnya distribusi energi bersubsidi. (*)
