Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menegaskan komitmennya menjamin hak pendidikan bagi seluruh warganya. Di bawah kepemimpinan Wali Kota , kehadiran Sekolah SIGER diproyeksikan menjadi solusi konkret bagi anak-anak kurang mampu yang tak tertampung di sekolah negeri maupun swasta.
Di tengah ketatnya persaingan masuk SMA negeri dan tingginya biaya pendidikan swasta, fakta sosial tak bisa diabaikan, masih banyak pelajar dari keluarga prasejahtera yang terancam putus sekolah. Situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ujian nyata bagi keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.
“Kalau anak-anak ini tidak masuk sekolah swasta dan tidak mampu, lalu tugas pemerintah di sini bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa sekolah,” ujar Eva Dwiana, rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan satu hal: pemerintah daerah tidak ingin menjadi penonton ketika anak-anak kehilangan hak dasar mereka atas pendidikan. Sekolah SIGER dihadirkan sebagai ruang penyelamatan, bukan sekadar program tambahan, melainkan jaring pengaman sosial di sektor pendidikan.
Eva Dwiana mengakui, keterbatasan ekonomi menjadi tembok besar bagi banyak keluarga di . Beasiswa memang tersedia, namun sifatnya membantu siswa yang sudah terdaftar di sekolah. Persoalan menjadi berbeda ketika seorang anak bahkan tidak memiliki akses masuk sekolah sama sekali.
“Kalau beasiswa itu kan mudah, tapi bagi anak-anak yang sekolah. Nah sekarang ini anak-anak yang nggak mampu, tidak keterima negeri, tidak masuk swasta, pergerakan kita apa?” tegasnya.
Pertanyaan itu menggambarkan kegelisahan sekaligus tanggung jawab moral pemerintah kota. Sekolah SIGER dirancang untuk menjawab celah tersebut, menampung mereka yang tercecer oleh sistem.
Kegiatan belajar mengajar pun disusun lebih intensif, berlangsung hingga hari Sabtu. Kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi arus siswa yang terus bertambah serta memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.
“Jam belajarnya sampai Sabtu, karena ini penting sekali. Apalagi ini kan tiap waktu masuk terus, masuk terus, dan kita tampung terus anak-anak ini,” ungkap Eva.
Meski komitmen telah ditegaskan, realisasi penuh Sekolah SIGER masih menunggu tahapan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Pemerintah kota, menurut Eva, telah menyiapkan aset dan kebutuhan pendukung. Namun, keberlanjutan program memerlukan dukungan dan sinergi lintas pemerintahan.
“Prosesnya kita tunggu saja dari pemerintah provinsi. Kita juga sudah siapkan asetnya,” jelasnya.
Dalam nada tegas namun terbuka, Eva Dwiana juga menyampaikan harapan agar apabila kebijakan tertentu mengharuskan Sekolah SIGER dihentikan, maka pemerintah provinsi wajib menghadirkan solusi alternatif yang jelas.
“Kalau misalnya ini harus tutup, pemerintah provinsi ada nggak solusinya untuk anak-anak yang putus sekolah ini, yang tidak mampu ini?” katanya.
Pernyataan ini bukan bentuk konfrontasi, melainkan ajakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak sosial yang terukur dan tidak meninggalkan kelompok paling rentan.
Sekolah SIGER bukan sekadar ruang kelas, melainkan simbol keberanian pemerintah daerah mengambil tanggung jawab sosial.
Di tengah keterbatasan fiskal dan regulasi yang harus diselaraskan, pilihan untuk tetap membuka akses pendidikan bagi anak miskin adalah sikap politik yang patut diuji secara objektif dan diawasi secara konstruktif.
Eva Dwiana berharap, melalui SMA SIGER, anak-anak di Bandar Lampung tetap memiliki kesempatan belajar, menyelesaikan pendidikan, dan kelak memperoleh pekerjaan yang layak.
“Dengan adanya SMA SIGER ini, harapan kita bisa membantu anak-anak kita di Kota Bandar Lampung supaya mereka bisa tetap sekolah, tetap belajar, dan nanti selesai bisa bekerja,” pungkasnya.
Di titik inilah, komitmen diuji, apakah negara benar-benar hadir bagi mereka yang paling membutuhkan. Sekolah SIGER menjadi cermin, bahwa pendidikan bukan privilese, melainkan hak yang harus diperjuangkan, dijaga, dan dipastikan keberlangsungannya. (*)
