Bandar Lampung – Komitmen menghadirkan arus mudik yang aman, tertib, dan manusiawi ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriyah yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026).
Rapat strategis ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dalam rangka memastikan kesiapan transportasi menghadapi arus mudik dan balik Idulfitri.
Rapat ini menjadi bagian penting dari kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Provinsi Lampung, wilayah yang memegang peran vital sebagai gerbang utama Pulau Sumatera.
Kehadiran jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, BUMN-BUMD sektor transportasi, hingga pemangku kepentingan lainnya menegaskan bahwa kesiapan mudik bukan sekadar agenda tahunan, melainkan tanggung jawab kolektif negara.
Dalam arahannya, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan operator transportasi.
Fokus utama diarahkan pada pengelolaan simpul transportasi krusial, khususnya Pelabuhan Bakauheni yang menjadi pintu gerbang utama mobilitas Jawa–Sumatera.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan arus mudik di Lampung akan berdampak langsung pada stabilitas transportasi nasional. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas, kesiapan armada, serta sistem informasi perjalanan harus dipastikan berjalan presisi dan responsif.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungan legislatif terhadap langkah Pemerintah Provinsi dalam menjamin kelancaran Angkutan Lebaran 2026. DPRD, katanya, siap mengoptimalkan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan transportasi benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia menyoroti posisi strategis Lampung sebagai penghubung dua pulau besar yang menuntut kesiapan maksimal, baik dari sisi armada transportasi, infrastruktur jalan, maupun manajemen rekayasa lalu lintas berbasis koordinasi lintas sektor.
Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memastikan kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana transportasi.
Menurutnya, kelancaran mudik tidak hanya menjamin kenyamanan masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung terus menghadirkan kebijakan pro-rakyat untuk memudahkan masyarakat mudik, termasuk percepatan perbaikan jalan, pengendalian harga bahan pokok, jaminan pasokan BBM dan listrik, serta penguatan layanan transportasi publik.
Rapat koordinasi juga menegaskan sejumlah langkah konkret:
- Perbaikan jalan ditargetkan tuntas sebelum Lebaran, terutama titik rawan kerusakan.
- Pengamanan arus mudik diperkuat melalui Operasi Ketupat untuk menjaga stabilitas kamtibmas.
- Ketersediaan bahan pokok, energi, dan listrik dipastikan aman selama periode Lebaran.
Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan komprehensif: tidak hanya mengatur lalu lintas manusia, tetapi juga menjamin stabilitas logistik dan rasa aman masyarakat.
Rapat koordinasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan mengantisipasi potensi hambatan sejak dini. Pemerintah pusat dan daerah sepakat bahwa penyelenggaraan Angkutan Lebaran bukan sekadar rutinitas, melainkan ujian nyata kapasitas negara dalam melayani warganya.
Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, Provinsi Lampung diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 yang aman, tertib, lancar, dan nyaman, sekaligus mencerminkan hadirnya negara dalam setiap perjalanan pulang ke kampung halaman. (*)
