TULANGBAWANG – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali posisi strategis pers dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
Putusan ini menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta dijerat sanksi pidana maupun perdata atas karya jurnalistik yang dijalankan secara sah, profesional, dan berlandaskan etika.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa,“perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
MK menegaskan, pasal tersebut harus dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers ditempuh dan tidak mencapai kesepakatan, sebagai manifestasi prinsip restorative justice.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/01/2026)
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menekankan bahwa Pasal 8 UU Pers merupakan norma esensial yang mencerminkan komitmen negara hukum demokratis dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar utama kedaulatan rakyat.
Perlindungan hukum bagi wartawan, menurutnya, tidak boleh dimaknai secara sempit atau sekadar administratif.
“Produk jurnalistik adalah bagian dari implementasi hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan menyatakan pendapat serta hak memperoleh dan menyebarluaskan informasi kepada publik,” tegas Guntur.
Ia menambahkan, perlindungan hukum harus melekat pada seluruh tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan serta verifikasi informasi, hingga penyajian dan penyebarluasan berita kepada masyarakat.
Dengan demikian, pers bekerja bukan dalam bayang-bayang kriminalisasi, melainkan dalam koridor hukum dan etika yang jelas.
Putusan ini dinilai sebagai tonggak penting bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Di satu sisi, MK memberikan jaminan konstitusional agar wartawan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut.
Di sisi lain, putusan tersebut tetap menjaga keseimbangan dengan menegaskan bahwa kebebasan pers bukan tanpa batas, melainkan bertumpu pada mekanisme etik dan tanggung jawab profesional.
Dengan putusan ini, MK mengirimkan pesan tegas, hukum pidana bukan instrumen pertama dalam menyelesaikan sengketa pers. Dialog, koreksi, dan mekanisme etik harus dikedepankan, demi menjaga marwah pers yang merdeka sekaligus bertanggung jawab. (Red)
