BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengajak Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pemberdayaan perempuan melalui kerja-kerja kolaboratif.
Ajakan tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Lampung Periode 2026–2031 di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/07/2026).
“Tanpa kolaborasi dan sinergi, tentu pemerintahan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Kami membutuhkan gandengan tangan dari para mitra strategis, organisasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan di Provinsi Lampung,” ujar Jihan.
Menurutnya, tantangan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, hanya dapat dihadapi melalui sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut Wagub juga menyampaikan apresiasi atas berkembangnya FPPI di Provinsi Lampung. Menurutnya, kehadiran organisasi tersebut menjadi energi baru bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang lebih kuat dan inklusif.
“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini menjadi energi baru bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi menghidupkan ekosistem pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung,” katanya.
Ia menilai perempuan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Karena itu, organisasi perempuan diharapkan mampu menghadirkan berbagai solusi melalui program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa capaian pembangunan gender di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah berada di atas angka 90, sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada di kisaran 0,3 yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil.
Meski demikian, menurut Wagub, capaian tersebut harus diwujudkan dalam aksi nyata melalui implementasi kebijakan dan kerja sama lintas sektor.
“Angka-angka tersebut tidak akan bermakna apabila pemerintah, organisasi perempuan, dan komunitas tidak mengimplementasikan amanah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perempuan harus berstrategi dan memperkuat kolaborasi agar mampu menjawab berbagai tantangan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjalankan Program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).
Program tersebut memberikan pendampingan kepada perempuan kepala keluarga yang jumlahnya di berbagai kabupaten/kota mencapai sekitar 5 hingga 11 persen.
Menurut Wagub, para perempuan kepala keluarga perlu didukung melalui peningkatan kapasitas serta akses terhadap pembiayaan usaha.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk lembaga pembiayaan seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), agar semakin banyak perempuan memperoleh akses modal dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Kita ingin perempuan kepala keluarga menjadi sosok yang tangguh, mampu memberdayakan dirinya, menyelamatkan keluarganya, sekaligus menyiapkan generasi yang lebih baik,” pungkasnya.
