Bandar Lampung – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi sinyal peringatan serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia. Isu strategis tersebut mengemuka dalam forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menegaskan bahwa dinamika fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif, inovatif, dan tidak lagi bergantung penuh pada dana pusat. Menurutnya, tantangan ini harus dihadapi dengan kepemimpinan yang visioner dan tata kelola anggaran yang cermat.
Dalam forum tersebut, para wali kota tidak hanya melakukan evaluasi atas capaian pembangunan sepanjang 2025, tetapi juga memetakan persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
Mulai dari isu lingkungan, keberlanjutan infrastruktur, hingga kebutuhan dasar masyarakat yang menuntut respons cepat dan terukur.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD dan persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Termasuk dukungan daerah terhadap program pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujar Edi usai menyampaikan pidato dalam Forum APEKSI Outlook, Sabtu (20/12/2025).
Edi tidak menampik bahwa kebijakan pengurangan TKD berpotensi menekan ruang fiskal daerah. Namun, ia menilai kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk merumuskan strategi baru dalam pengelolaan keuangan daerah, lebih efisien, lebih kreatif, dan berorientasi pada dampak.
Sebagai solusi jangka panjang, Edi menekankan pentingnya mendorong iklim investasi melalui transformasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus membangun kemandirian fiskal yang berkelanjutan.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Pelayanan publik harus kita benahi agar investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan kota bisa berkembang secara berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi memastikan seluruh masukan dan aspirasi para wali kota yang mengemuka dalam forum tersebut akan dirumuskan melalui APEKSI sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.
Rekomendasi itu mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penggalian sumber-sumber pendapatan baru tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan laju pembangunan.
“APEKSI akan menjadi ruang konsolidasi kebijakan kota-kota di Indonesia. Tujuannya jelas, menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkas Ketua APEKSI Komwil V tersebut. (*)
