BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui berbagai program kolaboratif yang melibatkan masyarakat, aparat keamanan, serta lembaga-lembaga terkait, baik dari unsur pemerintah daerah, pusat, maupun sektor swasta.
Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) Award 2024 dalam kategori Inisiator dan Berkomitmen dalam Pelaksanaan RAN PE.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemprov Lampung dalam memerangi paham radikalisme dan terorisme di wilayahnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk diskusi buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah” dan pemutaran film dokumenter “Road to Resilience”.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran komunitas serta memperkuat kolaborasi para pemangku kepentingan dalam lima pilar penanggulangan terorisme, Repatriasi, Rehabilitasi, Relokasi, Reintegrasi, dan Resiliensi (5R). Acara tersebut digelar di Meeting Room Hotel Batiqa, Bandar Lampung, pada Jumat (25/4/2025).
Dalam sambutannya, M. Firsada memaparkan latar belakang sejarah terorisme di Provinsi Lampung dan kaitannya dengan jaringan terorisme di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Menurutnya, Pemprov Lampung terus berupaya melakukan pencegahan melalui pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kita harus bersinergi untuk mengubah pemahaman ideologi yang telah terpapar radikalisme. Ini bukan tugas yang mudah, namun harus kita lakukan bersama,” tegas Firsada.
FGD tersebut turut menghadirkan Dr. Noor Huda Ismail (Visiting Fellow RSIS, NTU), Direktur Ruang Ngobrol, yang memaparkan pentingnya Strategic Communication in FTF-Related Issues dalam menyampaikan pesan antiterorisme secara efektif kepada masyarakat.
Kasubdit Kerja Sama Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Weti Jaswiyati, dalam paparannya menyampaikan bahwa ancaman terorisme global saat ini berkembang secara dinamis dengan munculnya fenomena Foreign Terrorist Fighters (FTF).
Fenomena ini telah mengubah lanskap terorisme global dan berdampak langsung terhadap Indonesia, terbukti dengan adanya sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke wilayah konflik akibat paparan ideologi radikal transnasional.
Menyadari ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa mendukung program-program pemerintah pusat melalui kerja sama dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi serta membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi terorisme.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Densus 88 Antiteror, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Senen Mustakim, serta berbagai elemen strategis yang terlibat dalam upaya pencegahan terorisme di Provinsi Lampung. (*)
