BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi cuaca ekstrem pada periode Idul Fitri 1446 H, secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/03/2025).
Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana dan Pengendalian Inflasi, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala BMKG, Kepala BNPB, dan pejabat daerah, untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.
Rapat yang berlangsung secara daring ini membahas prediksi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan terjadi hingga Mei 2025.
Kepala BMKG dalam paparannya menyampaikan bahwa puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada dasarian kedua bulan Maret, dan potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi sewaktu-waktu hingga Mei 2025.
“Kami memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Mei 2025, dan potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada,” ujarnya.
Kepala BNPB menambahkan bahwa hingga 10 Maret 2025, tercatat 614 kejadian bencana, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
BNPB telah menyalurkan bantuan logistik ke daerah-daerah tujuan mudik Lebaran sebagai langkah antisipasi.
Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana dan menjaga stabilitas harga pangan.
“Kita harus bersinergi untuk memastikan masyarakat aman dari bencana dan harga pangan tetap terjangkau, terutama menjelang Lebaran,” tegasnya.
Dalam hal pengendalian inflasi, rapat mencatat terjadinya deflasi sebesar -0,09% secara tahunan, terendah dalam 25 tahun terakhir. Namun, harga makanan dan minuman masih mengalami inflasi sebesar 2,25%.
Pemerintah daerah diminta untuk melakukan operasi pasar, memperlancar distribusi pangan, dan mendorong penanaman kembali oleh petani untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk memasang informasi cuaca dari BMKG di videotron kota, melakukan sosialisasi operasi pasar, dan berkoordinasi dengan Basarnas dalam pemantauan arus mudik.
Basarnas sendiri telah menyiapkan 2.749 personel dan peralatan, termasuk drone termal, untuk mengantisipasi bencana selama periode mudik.
Meskipun terjadi deflasi secara umum, harga pangan masih menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah diminta untuk aktif melakukan operasi pasar dan menjaga kelancaran distribusi.
Operasi pasar akan dilakukan di berbagai lokasi, termasuk kantor pos, dengan fokus pada 5 komoditas utama: bawang putih, daging ayam, beras, gula, dan minyak goreng.
Petani didorong untuk segera melakukan penanaman kembali setelah panen guna meningkatkan produksi pangan nasional.
Pemerintah juga menyediakan hotline melalui Kementerian Perdagangan untuk menangani masalah pasokan pangan, dan Kementerian Pertanian menyediakan nomor kontak untuk koordinasi harga dan pasokan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya memastikan keamanan masyarakat dari bencana dan menjaga stabilitas harga pangan selama periode Lebaran 2025. (*)
