TULANG BAWANG – Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang turun langsung meninjau sejumlah titik pekerjaan konstruksi, khususnya proyek ruas jalan di wilayah Kecamatan Gedung Aji, tuding pihak kontraktor/rekanan tipu-tipu ,Selasa (13/10/2026).
Hasil pemantauan di lapangan memunculkan sorotan serius terhadap dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di ruas jalan Kampung SP Wali, Kecubung Jaya, Kecamatan Gedung Aji.
Dalam peninjauan tersebut, tim DPRD menemukan indikasi ketidak sesuaian pada ketebalan lapisan base yang perlu ditindak lanjuti melalui pemeriksaan teknis dan administrasi secara menyeluruh.
Anggota Komisi III DPRD Tulang Bawang dari daerah pemilihan Gedung Aji, Tim menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Ia menilai, apabila dugaan ketidak sesuaian itu terbukti, persoalannya bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab pelaksana dan pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat.
“Pekerjaan ini terindikasi penuh dengan kebohongan dan kecurangan,” tegas Tim saat meninjau lokasi.
Dalam pemeriksaan di lapangan, tim komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang sempet bersitegang dengan pihak rekanan untuk melakukan pengukuran ketebalan lapisan base pada sejumlah titik, dengan alasan pihak rekanan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta mencermati kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen pembayaran dan hasil pekerjaan.
Akan tetapi berdasarkan pengukuran yang disaksikan oleh pihak rekanan, konsultan, tim dari Dinas PU serta perwakilan masyarakat membuat tim Komisi III DPRD tercengang dikarenakan hasil dari hasil cor/tesvit ternyata ketebalan lapisan base yang ditemukan bervariasi, yakni sekitar 10 cm, 13 cm 15 cm hingga 17,5 cm dan ini tidak sesuai dengan RAB yang semestinya ketebalan lapisan base tersebut 20 cm dan ini menandakan pihak rekanan telah melakukan aksi tipu – tipu dengan kami selaku anggota DPRD Komisi III tegas salah satu tim dari Komisi III tersebut.
“Pihak rekanan/kontraktor melakukan aksi Tipu-tipu kepada kami selaku lembaga pengawas mengingat sebelumnya pihak rekanan / kontraktor menjamin semua pekerjaan yang telah mereka kerjakan telah sesuai,” tegasnya dengan nada keras.
Variasi tersebut menjadi persoalan yang harus diuji terhadap spesifikasi teknis dalam kontrak. Tanpa pembandingan dengan ketentuan kontrak dan hasil pengujian teknis yang dapat dipertanggung jawabkan, kesimpulan akhir mengenai pelanggaran spesifikasi maupun kerugian keuangan daerah belum dapat ditetapkan.
Pekerjaan tersebut disebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.227.480.872,09, dengan nomor kontrak KTR/BPJ.04/V.3-d/TB/VIII/2026, untuk pekerjaan konstruksi ruas Gedung Aji.
Namun, temuan awal itu cukup menjadi alasan bagi pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan lanjutan secara transparan dan profesional.
Sebab, kualitas jalan tidak cukup dinilai dari tampilan permukaan atau selesainya pekerjaan. Ketebalan lapisan, mutu material, kepadatan, serta kesesuaian volume merupakan bagian penting yang menentukan kekuatan dan umur layanan infrastruktur.
Sorotan juga diarahkan kepada konsultan pengawas, CV Anugrah Perdana, yang disebut terlibat dalam pengawasan pekerjaan tersebut dan dibiayai melalui anggaran APBD.
Tim mempertanyakan fungsi pengawasan apabila ke tidak sesuaian yang terlihat di lapangan ternyata tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti selama pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, pengawasan konstruksi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif atau sekadar memastikan proyek selesai.
Konsultan pengawas harus memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume, mutu, dan ketentuan kontrak.
Jika terbukti terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan, pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim menegaskan bahwa kualitas pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang publik tidak boleh dikompromikan. Ia juga menyatakan akan mengambil sikap tegas apabila persoalan serupa kembali ditemukan dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Tulang Bawang.
“Jika hal seperti ini sampai terjadi lagi di wilayah Tulang Bawang, atas nama CV Anugrah Perdana akan kami blacklist di Tulang Bawang,” cetusnya.
Pernyataan tersebut menegaskan dorongan agar evaluasi terhadap pelaksana maupun konsultan pengawas dilakukan secara serius.
Namun, penerapan sanksi, termasuk kemungkinan memasukkan penyedia ke daftar hitam, harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, didukung bukti yang memadai, serta memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Langkah tegas diperlukan bukan semata-mata untuk memberikan efek jera, melainkan juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah menghasilkan infrastruktur yang memenuhi standar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Peninjauan Komisi III DPRD Tulang Bawang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan pembangunan daerah. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tidak boleh dibiarkan berhenti sebagai temuan lapangan, tetapi harus ditindaklanjuti melalui pengujian teknis, audit administrasi, evaluasi kontrak, dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tindakan korektif dan sanksi harus diterapkan secara proporsional sesuai aturan.
Sebaliknya, jika ditemukan perbedaan penilaian teknis, persoalan harus diselesaikan berdasarkan data dan standar yang berlaku, bukan sekadar asumsi.
Pada akhirnya, pembangunan jalan bukan hanya perkara panjang ruas yang selesai dikerjakan atau anggaran yang terserap. Pembangunan adalah soal mutu, integritas, dan kepercayaan publik.
Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang layak, aman, dan tahan lama. Karena itu, setiap pihak yang terlibat, mulai dari pelaksana, konsultan pengawas, hingga instansi yang bertanggung jawab, harus memastikan bahwa kualitas pekerjaan sejalan dengan anggaran yang dibelanjakan.
Uang rakyat harus di pertanggung jawabkan dengan pekerjaan yang berkualitas. Pengawasan harus berani mengungkap masalah, dan penegakan aturan harus berdiri di atas bukti,”Pungkasnya
Adapun dalam peninjauan (TIM) komisi III DPRD Tuba dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Yunardi Aliansyah ,Dio belera, yumelda, Polina, Sukma,Dian Prayogo, sutiyo, Dedi,Ines setra PPK Risuli beserta Rombongan dari Dinas PU (Tim)
