Jakarta — Indonesia sedang menghadapi babak getir dalam perjalanannya sebagai bangsa. Awan kelabu menyelimuti langit demokrasi, menyusul aksi demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kini merambat dan menggema hingga ke pusat kekuasaan di Ibu Kota.
Gelombang protes rakyat ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan cermin dari kepedihan mendalam akibat jurang ketimpangan yang semakin menganga.
Ironi terbesar datang ketika di tengah jeritan kemiskinan, Dewan Perwakilan Rakyat justru menaikkan gaji mereka sendiri.
Di sisi lain, masih banyak warga yang harus memungut sisa makanan dari tong sampah demi bertahan hidup. Pertanyaan mendasarnya: Di mana letak nurani penguasa?
Kebijakan fiskal pun turut menjadi sorotan tajam. Kenaikan pajak yang disebut-sebut mencapai 200% menjadi beban tambahan yang menindih kehidupan rakyat kecil.
Bukannya memberikan ruang bernapas, kebijakan ini justru menekan lebih dalam dada masyarakat yang sudah sesak oleh beban hidup.
Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya memasuki fase kritis dalam persepsi publik.
Alih-alih menenangkan gejolak, berbagai peraturan presiden (Perpres) yang diterbitkan justru dinilai menyulut bara di tengah masyarakat.
Di warung kopi, di jalanan sempit, di forum-forum intelektual—keluhan atas ketimpangan dan ketidakpekaan kebijakan negara terdengar semakin nyaring.
Pemerintah seharusnya menjadi pengayom, bukan penguasa. Negara hadir untuk menyejahterakan, bukan sekadar memerintah.
Ketika rakyat sudah turun ke jalan, itu bukan hanya karena lapar perut—tetapi karena lapar keadilan.
Inilah saatnya pemerintah menundukkan kepala, bukan untuk tunduk pada tekanan, tetapi untuk mendengarkan.
Mendengarkan suara rakyat yang selama ini mungkin hanya dianggap bisikan. Negeri ini dibangun di atas fondasi pengorbanan, bukan kemewahan elit.
Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya pandai membuat aturan, tetapi pemimpin yang bersedia mendengar, merasakan, dan bertindak dengan hati.
Semoga peristiwa ini menjadi momentum bagi para pemegang kuasa untuk berkaca—bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan alat penindas. (Jeffry)
